Topic
Home / Berita / Nasional / Soal Larangan Jilbab Panjang dan Berjenggot, HNW: Menteri BUMN Harus Beri Klarifikasi

Soal Larangan Jilbab Panjang dan Berjenggot, HNW: Menteri BUMN Harus Beri Klarifikasi

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. (pks.or.id)
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. (pks.or.id)

dakwatuna.com – Jakarta. Beredarnya isu larangan menggunakan jilbab panjang bagi muslimah dan berjenggot bagi pegawai muslim di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat tanggapan dari Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Dia meminta Menteri BUMN, Rini Soewandi memberikan klarifikasi.

“Harus diklarifikasi apa benar ada pelarangan seperti itu,” kata Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, seperti yang dikutip dari Republika Online, Rabu (17/12).

Menurutnya, jika larangan itu benar maka DPR harus memanggil Rini. Dia juga menambahkan, larangan yang dibuat Rini tidak sesuai dengan semangat kerja yang dicanangkan Presiden Jokowi. “Apa relevansi larangan berjilbab, janggut, dan celana dalam bekerja?,” tanya Hidayat.

Rini, lanjut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mestinya membuat larangan yang mendorong produktifitas kinerja BUMN. Seperti larangan untuk tidak membolos, bekerja secara produktif, tidak korupsi, dan kewajiban mencapai target-target yang dicanakan Kementerian BUMN.

Hidayat khawatir larangan menggunakan jilbab panjang dan janggut akan menimbulkan stigma negatif yang berujung pada perlakuan diskriminatif. Padahal menurutnya saat ini jilbab justru tengah menjadi trend yang popular di masyarakat.

Pada akhirnya Hidayat berharap informasi larangan berjilbab melebihi batas leher tidak benar. “Saya harap itu tidak benar. Karena tidak sesuai prinsip ketuhanan dan hak azasi manusia,” pungkas mantan Ketua Fraksi PKS ini.

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Menjual BUMN Lewat Kebijakan Holding Sektor Pertambangan

Figure
Organization