Home / Berita / Rilis Pers / Legislator Dukung Inpres Percepatan Pelaksanaan Proyek 2015

Legislator Dukung Inpres Percepatan Pelaksanaan Proyek 2015

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto. (ist)
Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto. (ist)

dakwatuna.com – Jakarta. Anggota DPR RI, Hermanto mendukung rencana Presiden yang akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) agar perencanaan proyek di tahun 2015 selesai maksimal bulan Maret sehingga bulan April sudah bisa mulai dilaksanakan. Ia menyarankan agar dalam Inpres itu memuat klausul penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) bagi birokrasi terkait.

“Sanksi itu misalnya, berupa pemotongan tunjangan kinerja (remunerasi) bagi para birokrat yang selama ini telah menerima remunerasi. Adapun penghargaannya, mereka berhak menerima remunerasi itu secara penuh. Adapun bagi birokrat yang belum ada alokasi remunerasi di instansinya, maka perlu ada alokasi anggaran untuk penghargaan di intansi pemerintah tersebut,” paparnya.

Inpres yang akan dibuat itu, lanjutnya, tidak akan berdampak signifikan tanpa penghargaan dan sanksi. “Jangan buat Inpres yang nantinya hanya akan menjadi macan ompong. Beri Inpres itu dua taring yaitu penghargaan dan sanksi,” tandasnya.

Menurutnya, birokrasi kita ini sudah terbiasa dengan siklus anggaran dimana proyek menumpuk di akhir tahun. “Ini sudah berlangsung puluhan tahun. Tidak mudah untuk mengubah kebiasaan ini. Untuk mengubahnya, perlu upaya yang luar biasa,” ungkap legislator yang merupakan doktor ekonomi jebolan IPB ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan APBN 2015 sebesar Rp 2.039 triliun. Dia memerintahkan jajarannya di pemerintahan untuk menggunakan uang ini dengan baik. Ia meminta jajarannya untuk segera bekerja keras mencapai program yang sudah disampaikan dan berharap bisa menyelesaikan masalah yang timbul dengan cepat. Untuk itu ia berencana mengeluarkan Inpres agar perencanaan proyek tuntas maksimal Maret sehingga pelaksanaannya bisa dimulai April 2015.

Dalam bekerja keras dan mencari solusi, Hermanto mengimbau, jajaran pemerintah jangan menunggu sampai 2015. “Saat saya berkunjung ke Dapil di Sumatera Barat bulan Desember ini ada warga yang mengadu sudah empat bulan ini tidak menerima beras raskin,” ungkapnya.

“Saya yakin, bukan hanya warga miskin di Sumatera Barat saja yang belum menerima raskin itu, tetapi juga warga miskin di seluruh Indonesia belum menerima raskin selama 4 bulan ini. Dikemanakan dana raskin yang sudah dianggarkan sampai Desember 2014 ?” pungkasnya. (abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

PKS Gencar Bantu Korban Gempa dan Tsunami Sulteng

Organization