Topic
Home / Berita / Nasional / Soal Partai Golkar, DPR Ingatkan Menkumham Jangan Langgar Konstitusi

Soal Partai Golkar, DPR Ingatkan Menkumham Jangan Langgar Konstitusi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.  (kompas.com)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. (kompas.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Menteri Hukum dan HAM diminta untuk mengeluarkan keputusan yang objektif terkait dengan dualisme kepengurusan Partai Golkar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Keua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, Senin (8/12).

Menurut Fahri, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendaftarkan kepengurusan organisasinya di Kemenkumham. Tapi, dia juga mengingatkan, Menkumham dituntut untuk tidak melanggar hukum dan konstitusi dalam proses memverifikasi dua kepengurusan partai Golkar yang didaftarkan ke Kemenkumham.

“Mudah-mudahan, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai menabrak konstitusi,” kata Fahri Hamzah di kompleks parlemen, seperti yang dikutip ROL, Senin (8/12).

Diketahui, Senin (8/12) pagi tadi, Partai Golkar mendaftarkan kepengurusannya ke Kemenkumham. Sementara Partai Golkar tandingan yang menggelar Munas di Ancol, Jakarta rencananya akan mendaftar sore harinya.

Politisi dari NTB itu menambahkan, jika Menkumham melakukan pelanggaran konstitusi dan tidak bersikap bijaksana dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan ini, menurutnya, Pemerintahan Joko Widodo dikhawatirkan akan banyak mengalami gangguan atau tekanan.

Fahri mendorong Menkumham untuk tidak ikut campur dan menyalahi Undang-Undang yang berlaku. “Jangan sampai nanti karena tak berpegang hukum, rakyat tidak percaya lagi sama pemerintah,” tegas Fahri.

Dualisme Partai Golkar, kata Fahri, tidak akan berpengaruh pada DPR RI. Fahri membantah dua kubu ini akan menggoyahkan kesolidan fraksi-fraksi di DPR. (rol/abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Partai Moderat Islam ala Erdogan

Figure
Organization