Home / Berita / Nasional / Soal Sikap Menko Polhukam Terkait Munas Golkar, Fahri: Ini Bukan Rezim Orba

Soal Sikap Menko Polhukam Terkait Munas Golkar, Fahri: Ini Bukan Rezim Orba

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, (kompas.com)
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, (kompas.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatmo yang meminta agar dilakukan pengkajian ulang pemberian izin pelaksanaan Munas Partai Golkar yang rencananya akan diadakan di Bali pada 30 November 2014 dan meminta untuk menunda pelaksanaannya. Fahri mengatakan kini bukan lagi zamanntya orde baru (orba), dia memperingatkan Menko Polhukam bahwa saat ini tidak ada istilah pemberian izin setiap pengaturan acara.

“Rezim itu sudah kita tinggal sejak zaman orba (Orde Baru). Kami minta pemerintah untuk pelajari perundang-undangan,” ujar Fahri di Komplek Senayan, Jakarta, seperti yang dikutip dari liputan6.com, Rabu (27/11). Dia menambahkan, saat ini tidak ada lagi rezim berikan izin, menurutnya, saat ini adalah rezim pemberitahuan.

Politisi asal NTB itu tidak mengungkapkan alasan menteri yang berasal dari partai Nasdem itu untuk tidak menyebarkan rasa takut kepada masyarakat Bali justru membuat suasana menjadi lebih panas.

“Ya kalau takut nggak usah jadi pemerintah. Karena tugas mereka mengatur untuk tidak ada keributan. Nanti malah dituduh meruncing suasana. Serahkan itu pada mekanisme. Semua ada petugasnya. Kan Pak Jokowi naik ekonomi class bilang Indonesia aman, kok menkopolkamnya bilang nggak aman?” jelas Fahri.

Seharusnya, tambah Fahri, indenpedensi pada para elite parpol yang menjabat sebagai menteri harus tetap dijaga.

“Saya mau ingatkan jangan sampai independensi parpol kembali tercoreng yang kasat mata. Saya harapkan Jokowi memiliki penasihat politik keamanan dan hukum yang canggih,” jelas dia. (lip6/abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

FOTO ILUSTRASI - Puluhan WNA asal China diamankan di Markas Polda Kalbar, beberapa waktu lalu, terkait penggunaan tenaga kerja asing tanpa izin.

Keluarkan Perpres Permudah TKA, Pemerintah Pinggirkan Pekerja Lokal