Topic
Home / Berita / Opini / Jokowi dan ‘Management by Food’

Jokowi dan ‘Management by Food’

Presiden Joko Widodo saat mengumumkan kenaikan harga BBM Bersubsidi tadi malam, Senin (17/11/14). (detik.com)

dakwatuna.com – Presentasi 13 menit presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan lebih 104 CEO dunia pada konferensi tingkat tinggi APEC di Beijing tanggal 10 November yang lalu masih menjadi pembicaraan sebagian kalangan. Pidato perdana presiden di hadapan publik internasional itu telah menjadikan nama Jokowi semakin populer, tidak hanya di tanah air namun juga di forum dunia.

Walaupun ada yang mengkritik kemampuan bahasa Inggris Jokowi yang tak begitu bagus, namun pidato itu mendapat sambutan positif dari banyak pimpinan bisnis dunia. Charles Morrison, pimpinan lembaga nirlaba East-West Center, misalnya, di akun twitternya mengatakan bahwa walaupun bahasa Inggris sang presiden sederhana, namun poin-poin yang dia sampaikan terkomunikasikan dengan sangat baik. Dari dalam negeri, jurnalis senior – Desi Anwar – dalam sebuah tulisannya menilai presentasi Jokowi sebagai sebuah presentasi yang baik. ‘Overall, not a bad presentation’, demikian dia tulis di halaman opini koran berbahasa Inggris The Jakarta Globe (12/11/2014).

Di antara momen menarik dari pidato Jokowi dan kemudian memperoleh aplause dari hadirin adalah saat Jokowi memperagakan caranya yang unik menyelesaikan masalah pembebasan tanah untuk sebuah proyek di Jakarta. Dengan sebuah foto dirinya bersama warga, Jokowi menjelaskan kepada para pemimpin bisnis dunia itu bahwa dia mengundang beberapa keluarga yang menolak skema ganti rugi dari pemerintah DKI untuk makan siang bersama dengannya selama empat kali, sebelum akhirnya masalah bisa diselesaikan dengan baik.

Berunding Setelah Makan

Menarik memperhatikan bagaimana Jokowi sebagai pemimpin menyelesaikan permasalahan yang rumit dengan pendekatan mengundang makan seperti ini. Saya menyebutnya dengan ‘management by food’. Hal ini dilakukan Jokowi tidak hanya dalam menyelasaikan ganti rugi tanah selama dia menjadi gubernur di Jakarta, tapi kabarnya cara seperti ini telah lama dia praktekkan saat dulu dia memimpin kota Solo selama dua periode.

Prestasi Jokowi yang paling banyak disebut sebelumnya adalah terkait dengan keberhasilannya memindahkan PKL kawasan monumen Banjarsari (Monjari) – Solo dengan damai. Padahal usaha yang sama telah pernah dilakukan oleh beberapa walikota sebelumnya. Namun, tidak pernah berhasil. Di masa kepemimpinannya, Jokowi kemudian berhasil memecahkan kebuntuan ini.

Proses pemindahan tersebut merupakan hasil dari lobi yang cukup panjang dengan cara nguwongke komunikasi dari hati ke hati. Ia berkali-kali mengundang tokoh pentolan di kalangan PKL untuk diajak makan malam di Loji Gandrung, rumah dinasnya sebagai walikota. Dalam setiap kali makan bersama, Jokowi mengaku tidak pernah bicara tentang penataan PKL karena katanya pasti akan menimbulkan perlawanan. Baru setelah puluhan kali makan bersama dan terjalin komunikasi yang baik, Jokowi mulai memunculkan rencana relokasi PKL tersebut. Dan konon semua langsung sepakat dengan apa yang dikatakannya. Ia menyebut sebagai buah dari diplomasi meja makan.

Proses penanganan PKL ini, jadi menarik karena akhirnya berjalan secara damai tanpa melibatkan aparat keamanan, satpol PP maupun kepolisian. Bahkan PKL yang jumlahnya ribuan menjalani ritual boyongan dengan sukarela ketika menempati areal relokasi ke pasar baru yang kini dikenal dengan Notoharjo.

Walaupun ada yang mengatakan bahwa suksesnya proses pemindahan PKL ini bukanlah murni karena kepiawaian Jokowi dalam bernegosiasi, tetapi lebih karena sukses wakilnya (Hadi Rudyatmo) yang memiliki jaringan luas di akar rumput, termasuk dengan para PKL dan bahkan preman; “kesukesan” mengelola PKL tersebut menjadikan Jokowi kemudian dikenal sebagai Walikota kaki lima karena keberpihakannya kepada pedagang kaki lima. Untuk ini, ia sering diundang ke berbagai kota untuk menceritakan pengalamannya. Tak hanya di dalam negeri tapi juga  keluar negeri. Sukses ini jugalah yang melempengkan jalannya merebut kursi 1 DKI, dan bahkan akhirnya menjadi presiden Indonesia.

Sekali lagi, dalam konteks manajemen pemerintahan, diplomasi dan atau negosiasi setelah makan ini memang menarik. Management by Food ini sepertinya bisa diadopsi sebagai salah satu alternatif cara menyelesaikan masalah bagi para pemimpin lainnya. Inti dari pola komunikasi seperti ini adalah jalin ikatan hati yang kuat dengan masyarakat, berkomunikasi secara informal, dan bikin mereka nyaman. Maka urusan yang pelik bisa menjadi lebih mudah.

Bagi masyarakat Minang, filosofi yang sama sebenarnya juga sudah lama dipraktekkan. Ini bisa tergambar dari salah satu petatah petitih Minang yang berbunyi Batanyo lapeh orak (lepas-lelah). Barundiang sudah makan (bertanya setelah hilang letih, berunding setelah makan). Pepatah ini menggambarkan tradisi dan aturan tak tertulis bagi orang Minang dalam bernegosiasi, bahwa hal-hal serius dan pelik mestilah dibicarakan dalam kondisi yang nyaman. Filosofi ini telah lama dipraktekkan dalam banyak kondisi di negeri Minang. Beberapa acara besar, seperti acara persiapan baralek biasanya diawali terlebih dahulu dengan makan bersama. Dalam banyak kasus, model komunikasi seperti ini terbukti keberhasilannnya.

Kenaikan BBM

Saya pikir pola komunikasi dengan filosofi seperti ini adalah hal baik, dan karenanya perlu diteruskan oleh Jokowi dalam mengkomunikasikan kebijakannya. Tidak hanya Jokowi tentu, esensi dari management by food ini juga perlu ditiru dan dipraktekkan oleh semua pemimpin dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Karena seringkali sebuah negosiasi gagal karena tidak tercipta suasana yang kondusif antara pengambil kebijakan dengan rakyat yang biasanya menjadi objek sebuah kebijakan.

Dalam konteks kepemimpinan Jokowi, tantangannya adalah kompleksnya masalah yang harus diselesaikan dan dikomunikasikan di negeri ini. Ada begitu banyak masalah rumit yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan baru ini. Pertanyaanya, bisakah Jokowi menggunakan filsofi managemen by food ini dalam skala yang lebih luas selama masa pemerintahannya? atau setidaknya, apakah Jokowi bisa memperoleh inspirasi tentang cara yang kreatif dan lebih humanis dalam mengkomunikasikan setiap rencana keputusannya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sayang sekali ketika pengumuman kenaikan harga BBM yang dilakukan beberapa hari yang lalu (17/11/2014), saya seperti tidak melihat esensi management by food ini dipraktekkan dalam pengambilan keputusan itu. Pengumuman terasa begitu mendadak. Saya sendiri tidak dalam posisi menolak atau mendukung kebijakan Jokowi mencabut (sebagian) subsidi BBM, karena pro dan kontra terkait isu ini tentu memiliki rasionalisasinya sendiri. Namun, saya penasaran bahwa jika untuk menggusur PKL di Solo Jokowi bisa bersabar dan berkomunikasi intens sampai makan bersama puluhan kali dengan para pedangang itu, mengapa pemerintahan baru ini tidak bisa sedikit bersabar untuk mencari waktu yang lebih ‘tepat’.

Tidak hanya karena Jokowi baru saja dilantik (sehingga belum ada ‘makan siang’ yang cukup diberikan pemerintah kepada rakyat), juga karena pemerintah sepertinya belum memberikan sosialisasi yang cukup tentang mengapa ‘pil pahit’ kenaikan BBM itu harus saat ini juga. Apalagi kondisi harga minyak dunia dalam keadaan turun. Karenanya, wajar jika banyak orang yang kemudian resisten, dan kemudian mengatakan bahwa ‘Sakitnya tak lagi di sini; tak lagi di mana; tapi sakitnya sudah di mana-mana, tuan presiden!’

Sekali lagi, kita bertanya kemana esensi management by food yang dibanggakan Jokowi saat presentasi di APEC dan dulu sukses dipraktekkan Jokowi itu sekarang menguap?

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Avatar
Penulis adalah pendidik dan pemerhati masalah sosial kemasyarakatan. Pernah menjadi sekjen KAMMI Sumbar 1998-2000 dan saat ini sedang menjalani studi doktoral di di Monash University Australia. Selain menempuh studi, penulis juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di Victoria termasuk menjadi aktivis Monash Indonesian Islamic Society (MIIS)

Lihat Juga

Manajemen Pelayanan Publik

Figure
Organization