Topic
Home / Berita / Nasional / Larang Menteri ke DPR, Pakar: Jokowi Jangan Menilai-Nilai DPR

Larang Menteri ke DPR, Pakar: Jokowi Jangan Menilai-Nilai DPR

Presiden Joko Widodo sedang memberikan pidato perdana di sidang paripurna MPR. (Tempo)
Presiden Joko Widodo sedang memberikan pidato perdana di sidang paripurna MPR. (Tempo)

dakwatuna.com – Jakarta. Keluarnya surat edaran Sekretaris Kabinet agar menteri di Kabinet Kerja menunda rapat dengan DPR, mendapat kritikan dari banyak pihak. Pakar ilmu politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah yang salah dengan keluarnya surat edaran itu.

Menurutnya, Jokowi seharusnya tidak ikut-ikutan untuk menilai apa yang terjadi di internal DPR. Sebab segala persoalan dan kisruh yang sempat terjadi di DPR adalah urusan partai-partai yang ada di DPR, dan bukan urusan pemerintah.

“Jokowi jangan memperkirakan sendiri kalau DPR belum siap,” katanya saat dihubungi Republika, Senin (24/11).

Terlebih, di internal DPR sudah terjadi penyelesaian dari konflik internal dengan adanya kesepakatan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

Maswadi menghimbau kalau ada undangan dari DPR, pemerintah harus datang. Terkait soal sudah memenuhi kuorum atau tidak dari rapat DPR bukan menjadi urusan pemerintah. Sebab, kalau tidak kuorum maka tidak ada rapat DPR.

Selain itu, Presiden juga harusnya mengerti posisi pemerintah dan DPR dalam demokrasi. Maswadi menambahkan, menjadi hal yang tidak wajar kalau pemerintah justru melakukan penilaian terhadap DPR. Yang ada, kata dia, DPR memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah.

“Jokowi jangan menilai-nilai DPR,” ujarnya.

Ia menambahkan, wajar jika DPR marah kalau pemerintah tidak memenuhi undangan untuk pertemuan dengan DPR. Karena sesuai undang-undang, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa jika menteri tidak memenuhi undangan dari DPR.

 

Maswadi Rauf juga menilai keluarnya surat edaran dari Sekretaris Kabinet yang berisi instruksi agar menteri Kabinet Kerja dan jajarannya untuk tidak menggelar rapat dengan DPR, adalah suatu hal yang aneh.

“Tidak pantas pemerintah melakukan hal tersebut,” ujarnya saat dihubungi Republika, Senin (24/11).

Guru besar politik UI itu menambahkan, kalaupun ada permintaan penundaan pertemuan dengan DPR, harusnya disebutkan secara jelas kementerian mana yang mengajukan penundaan dengan alasan yang jelas, bukan menghimbau pada seluruh menteri.

Dengan surat edaran itu berarti tidak ada pertemuan pemerintah dengan DPR sama sekali. Ini adalah wujud bahwa pemerintahan Joko Widodo-JK melakukan hal yang tidak wajar.

“Kalau ada undangan dari DPR, menteri wajib datang, jadi tunggu saja undangannya, jangan mengambil langkah tidak pantas,” katanya.

Selain itu, surat edaran Seskab justru akan memperkeruh suasana politik di Indonesia. Setelah perseteruan dua koalisi di DPR mencair, harusnya pemerintah lebih bijak bukan mengambil langkah salah.

Seperti diketahui, Sekretaris Kabinet (Seskab), Andi Wijayanto mengeluarkan surat edaran untuk menteri dan jajarannya agar menunda pertemuan dengan DPR RI. Presiden Joko Widodo berkilah, belum waktunya menteri mengadakan pertemuan dengan DPR karena baru sebulan bekerja. (ROL/sbb/dakwatuna)

 

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Ustadz Yusuf Supendi Meninggal Dunia

Figure
Organization