Home / Berita / Nasional / Bantah Ditjen Bimas Islam, Menag: Tidak Benar UU Penodaan Agama akan Dihapus

Bantah Ditjen Bimas Islam, Menag: Tidak Benar UU Penodaan Agama akan Dihapus

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (kemenag.go.id)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (kemenag.go.id)

dakwatuna.com – Jakarta.  Pernyataan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama tentang penghapusan UU Penodaan agama dibantah oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin . Lewat akun twitter pribadinya, ia menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi, UU tersebut tidak bertentangan dengan UUD.

“Tidak benar. MK putuskan UU tersebut tak bertentangan dengan UUD,” katanya, Ahad malam (23/11/14).

Sebelumnya, dikabarkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Agama (Kemenag) bersiap mencabut Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Saat ini mereka sedang menyiapkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama.

Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Machasin mengatakan beberapa poin yang tertera dalam UU atau Penodaan Agama mesti dicabut maupun direvisi.

“Sebagaimana diputuskan MK (Mahkamah Konstitusi), pencabutan atau revisi atas UU tersebut itu akan dibuat jika sudah ada penggantinya,” Machasin dikutip dari Republika Online (ROL), Ahad  (23/11/14).

Pemerintah tidak langsung mencabut UU Penodaan Agama, karena akan banyak madharat-nya jika belum ada UU penggantinya. Sehingga UU Penodaan Agama akan dipertahankan untuk sementara waktu. Kemenag pun, tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama.

Menag pun mengundang para penggugat Undang-Undang Penodaan Agama untuk berdiskusi guna memberikan masukan dan memperbaiki undang-undang tersebut.

“Kami mengundang untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama, kita sedang mempersiapkan itu,” katanya, Ahad (23/11).

Ia melanjutkan, Kemenag juga menunggu semua pemangku kepentingan semisal ormas keagamaan, tokoh agama termasuk pers dan para penggiat Hak Azasi Manusia (HAM) lainnya untuk memberi masukan dan membantu menyempurnakan rancangan tersebut.

Poin penting yang menjadi acuan dalam RUU PUB yakni bagaimana negara memberi perlindungan secara keseluruhan terhadap semua warga negara dalam memeluk dan menjalankan agama.

Sebab pemerintah tak bisa menutup mata, adanya penganut agama di luar yang enam. Maka, perlulah dilakukan penataan dan pembuatan regulasi, agar seluruh warga dapat terlayani dengan merata. (ROL/sbb/dakwatuna)

 

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Berikut Isi Surat Teguran MUI Kepada Menag Lukman Terkait Orasi Budaya di Ultah AJI

Organization