dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Popong Otje Djundjunan alias Ceu Popong menganggap bahwa adanya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia merupakan warisan buruk dari bangsa kolonial.
Ucapan itu diutarakannya menanggapi tindakan berani dari Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi yang menghapus jenjang SMP karena dianggap menyalahi sistem pendidikan.
“Itu warisan penjajah kita, warisan bangsa kolonial Belanda, saya sudah dua kali sampaikan ke Menteri Pendidikan yang dulu minta ujian nasional SD dihapus, buat apa? Karena wajib belajar itu 9 tahun,” ungkapnya dikutip dari Okezone, Jumat (21/11/2014).
Ceu Popong kemudian menjelaskan, sistem jenjang pendidikan di Indonesia menyalahi slogan wajib belajar 9 tahun yang disebut sebagai elementary school atau pendidikan dasar. Jenjang berikutnya adalah high school atau pendidikan menengah. Keseluruhan jenjang kemudian ditutup dengan pendidikan tinggi.
“Secara logika tidak usah dipisah-dipisah, 9 tahun tidak usah ada ujian (saat lulus SD), langsung saja karena wajib belajar 9 tahun. Kalau tidak mau sekolah (ikuti aturan), bisa dituntut, karena sudah aturannya,” tegasnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan, penghapusan jenjang SMP tersebut akan dimulainya tahun ini. Bahkan, dia sudah mengubah dua SMP menjadi SMA dan sembilan SMP jadi SMK.
“Kita targetkan tahun depan sudah selesai. Jadi tahun depan sudah tidak ada SMP lagi di Purwakarta,” ungkap Dedi beberapa waktu lalu. (okezone/sbb/dakwatuna)