Topic
Home / Berita / Nasional / Walau Rentan Digugat, Jokowi Tetap Lantik Prasetyo Sebagai Jaksa Agung

Walau Rentan Digugat, Jokowi Tetap Lantik Prasetyo Sebagai Jaksa Agung

Presiden Joko Widodo melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung di Istana Negara, Kamis (20/11/14). (kaskus.co.id)
Presiden Joko Widodo melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung di Istana Negara, Kamis (20/11/14). (kaskus.co.id)

dakwatuna.com – Jakarta.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini secara resmi menetapkan Politisi Partai Nasdem, HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.

Bertempat di Istana Negara, tepat pukul 15.30 WIB Prasetyo secara resmi ditetapkan sebagai Jaksa Agung berdasarkan Keppres Nomor 131/2014 tentang Pengangkatan Jaksa Agung RI.

“Presiden RI menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan mengangkat saudara HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung,” ucap Jokowi dikutip dari detik.com

Pengangkatan Prasetyo ini sempat mendapat tanggapan dari pakar hukum tata negara karena dianggap melanggar Undang-Undang dan rentan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan ini terkait dobel jabatan yaitu sebagai anggota DPR dan Jaksa Agung. Hal itu bertentangan dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

“Keppres pengangkatan Prasetyo potensial digugat ke PTUN dan kemungkinan besar akan dibatalkan,” kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Kamis (20/11/2014).

Pasal 21 huruf a UU Kejaksaan berbunyi:

Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 21 dijelaskan:

Yang dimaksud dengan pejabat negara lain atau penyelenggara negara, misalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menteri, hakim, dan pejabat lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 22 ayat 1 huruf e berbunyi:

Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

“Yang dapat menyatakan batal demi hukum adalah pengadilan. Jika ada yang mengajukan gugatan atas Keppres itu. Kalau Keppres itu tidak dibatalkan pengadilan maka tetap sah dan berlaku. Jadi harus ada yang yang mengajukan permohonan pembatalan Keppres ke PTUN,” cetus Bayu.

Hadir dalam pelantikan tersebut Wapres Jusuf Kalla, Seskab Andi Widjajanto, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mensesneg Pratikno.  Untuk kepala lembaga hanya hadir Ketua MA Hatta Ali. Sementara Ketua MK Hamdan Zoelva dan Ketua BPK Harry Azhar Azis tidak hadir. (detik/sbb/dakwatuna)

 

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Resmi Dilantik Jadi Presiden, Macron Tegaskan Peran Penting Prancis di Mata Dunia

Figure
Organization