Topic
Home / Berita / Nasional / PDIP Minta Jokowi Waspadai DPR

PDIP Minta Jokowi Waspadai DPR

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah (gressnews)
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah (gressnews)

dakwatuna.com – Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk mewaspadai agenda dari Koalisi Merah Putih (KMP). Dia mengimbau Presiden Jokowi dan para jajaran Kabinet Kerja harus bekerja lebih ekstra hati-hati, lebih smart, dan lebih keras lagi dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan nasional.

Hal ini diungkapkannya, terkait rencana KMP yang akan mengusulkan anggota DPR untuk melakukan hak interpelasi atas kebijakan Jokowi yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Saya tidak terkejut dengan niat dan rencana Koalisi Merah Putih untuk mendorong digunakannya hak interpelasi DPR terkait keputusan pemerintah mencabut harga BBM bersubsidi,” ujarnya, Rabu (19/11).

Rencana pengguliran hak interpelasi kepada pemerintahan, lanjut Ketua Fraksi PDIP itu, hanya persoalan waktu saja. Bahkan, dia menduga Koalisi Merah Putih akan menggunakan hak interpelasi atau hak angket terhadap kebijakan lain yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Hal itu selaras dengan motif dipertahankannya eksistensi KMP pasca pilpres yang lalu, yakni untuk menjadi kekuatan oposisi yang akan mengawasi atau bahkan mengendalikan jalannya pemerintahan Jokowi,” tuturnya.

Dia menyarankan agar pemerintah menyiapkan diri lebih responsif dan lebih cermat lagi untuk menghadapi berbagai macam agenda Koalisi Merah Putih di bidang pengawasan DPR.

“Pemerintah juga harus lebih intensif berkoordinasi dengan fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat di DPR agar dukungan politik yang akan diberikan untuk program dan posisi pemerintah bisa lebih efektif,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintahan Jokowi harus lebih realistis lagi bahwa pelaksanaan atas cita-cita dan program-program pemerintahan yang direncanakan justru akan berhadapan dengan realitas sistem pemerintahan presidensial yang telah bercita rasa parlementer.

“Saat ini pemerintah, para pimpinan partai politik, dan fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat di DPR sedang menyusun dan memantapkan skema koordinasi,” pungkasnya. (viva/abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Ustadz Yusuf Supendi Meninggal Dunia

Figure
Organization