Wakil DPR Ingin KIH Masuk Alat Kelangkapan Dewan

dakwatuna.com – Jakarta. Sebelum melakukan mekanisme musyawarah dan mufakat, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menginginkan fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masuk dalam kelengkapan dewan.

“Masuk dahulu ke alat kelengkapan karena tidak mungkin musyawarah mufakat apabila alat kelengkapan belum ada. Karena letak musyawarah mufakat itu di alat kelengkapan,” kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.

Fahri menambahkan, dengan masuknya KIH dalam alat kelengkapan dewan, maka akan mudah memutuskan secara bersama terkait mekanisme dan sistem pemilihan pimpinan. “Kocok ulang pimpinan alat kelengkapan merupakan hal yang fleksibel tidak serumit mengubah undang-undang,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Fahri, DPR bisa berjalan sendiri seperti saat ini karena tidak ada prinsip dualisme namun apabila fraksi KIH mau ikut maka pintu dialog terbuka. Fahri mengatakan pimpinan DPR akan merespons apa yang dikomunikasikan fraksi KIH dengan meletakkan azas musyawarah mufakat.

“Tiap pekan ada rapat Badan Musyawarah dan rapat pengganti Bamus agar tidak ada anggota dewan yang ditinggal. Apabila yang mendaftar 10 fraksi, maka ketentuan tentang forum fraksi akan tercapai,” katanya.

Legislator PKS asal NTB itu mengatakan pada dasarnya tidak ada dualisme dalam kepemimpinan di DPR. “Lembaga legislatif tidak menolelir adanya perpecahan seperti di lembaga kepresidenan. Dia menegaskan jangan sampai rapat paripurna di DPR disandera agar mendapatkan kursi di alat kelengkapan,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, undang-undang mengamanatkan agar membuat alat kelengkapan terlebih dahulu baru melakukan mekanisme musyawarah mufakat. “Saya menilai mekanisme undang-undang itu jangan diputar nanti berimbas jelek,” pungkasnya. (bir/ROL/abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Abdul Rohim

Seorang suami dan ayah

@doeloiem