Menengok Kembali Sejarah Indonesia Mulai Abad Ke-5

dakwatuna.com – “Ibaratnya, sejarah adalah orang tua yang mulia, bijak, berpengalaman dan memiliki ingatan kuat yang tidak pernah gentar kecuali terhadap ‘pemiliknya’. Yang Maha Tinggi dan Perkasa. Ia selalu mengungkapkan fakta kebenaran dan tidak takut menghadapi celaan apa pun meski banyak pihak yang berupaya memanipulasi atau mengaburkannya dengan berbagai macam cara. Sejarah tidak akan pernah takluk kepada mereka, tidak akan pernah bergeming dari posisinya, dan tidak akan pernah berdusta, sebab ia pasti akan mengungkapkan segala kebenaran dari pihak mana pun.” (Yusri Abdul Ghani Abdullah)

Jika memang benar apa yang dikatakan Yusri di atas, jika memang benar sejarah adalah orang tua yang bijak dan penuh keberanian, jika memang benar ia akan selalu menang dalam mengungkapkan kebenaran, jika memang benar pak tua ini tidak akan pernah mengatakan kebohongan, maka saat ini sejatinya ia sedang ditidurkan di kasur empuknya. Di-ninabobo-kan oleh kesenangan-kesenangan semu yang ditumbuhkan oleh hal bernama teknologi. Padahal, seperti yang dikatakan Yusri, sejarah adalah orang tua yang mulia, bijak lagi berpengalaman. Ia sungguh dibutuhkan di masa ini yang bahkan kemuliaan dan kebijakan mengabur makna dan penerapannya.

Sejarah membentuk apa dan bagaimana Indonesia sekarang. Maka menengok kembali sejarah tentunya akan membentuk kerangka pikir utuh, yang mana dapat memahami bagaimana ini dan itu terjadi sehingga dapat menyusun langkah yang tepat untuk sekadar hidup bernegara.

Sejarah Indonesia 500 tahun ke belakang terbagi menjadi beberapa bagian. Dimulai dari pendudukan Portugis hingga peralihan kekuasan via pesta demokrasi.

1. Masa Pendudukan Portugis

Lima ratus tahun yang lalu, tersebutlah sebuah kerajaan bernama Malaka di Malaya. Malaka merupakan kerajaan perdagangan terbesar yang menganut Agama Islam. Jaringan perdagangannya sangat luas membentang dengan tempat pertukaran yang penting adalah Gujarat di India. Komoditi yang diperdagangkan sangat beragam, mulai beras hingga rempah-rempah.

Keagungan komoditas rempah-rempah di Asia, tepatnya di Malaka, mengundang keinginan Bangsa Portugis untuk memotong jalur pelayaran para pedagang Islam dan memonopoli rempah-rempah di Asia untuk kemudian membawanya ke Eropa dan memonopoli pasar Eropa. Saat itu, rempah merupakan kebutuhan utama di Eropa karena tidak ada satu cara pun yang dapat dilakukan agar hewan ternak dapat tetap hidup di musim dingin, sehingga hewan-hewan ternak disembelih dan dagingnya diawetkan dengan rempah tersebut. Dengan kapal-kapal yang cepat dan tangguh dan meriam di atasnya, orang-orang Portugis nekat berlayar untuk menemukan Malaka. Setelah beberapa orang diutus, barulah Diego Lopes de Sequeira berhasil menjangkau Malaka pada 1509 dan disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah. Namun sang sultan kemudian berbalik menyerang karena komunitas dagang Islam Internasional di kota itu meyakinkannya bahwa Portugis merupakan ancaman besar.

Gagal melalui jalur diplomasi, Portugis berniat untuk melakukan penyerangan. Pada April 1511, Alfonso de Albuquerque berlayar dari Goa Portugis menuju Malaka dengan kekuatan 1.200 orang dan 18 kapal. Peperangan pecah setelah kedatangannya dan berlangsung terus secara sporadis sepanjang bulan Juli dan awal Agustus. Walau Portugis berhasil meduduki Malaka, tapi mereka mengalami banyak masalah. Bahan makanan yang kurang, kepemimpinan yang buruk, gubernur-gubernur yang mencari keuntungan sendiri, hingga teknik pelayaran dan militer yang berhasil dipelajari oleh orang Indonesia, membuat Portugis gagal menguasai perdagangan Asia yang terpusat di sana. Walau begitu, Portugis berhasil membuat sekarat Malaka dengan cara mencengkram pelabuhan dagangnya. Komunitas dagang mulai meninggalkan Malaka dan seketika nama Malaka yang dahulu begitu berjaya menjadi tidak berarti apa-apa lagi.

Dimulai dari Malaka, Portugis perlahan-lahan mulai mencengkram kawasan yang lebih jauh lagi. Ambon, Ternate, dan Morotai berhasil dikuasainya. Dengan ordo Jesuit yang didirikan orang berbanga Spanyol bernama Santo Francis Xavier dan Santo Ignatius Loyola, 60.000 pribum berhasil di-Katolik-kan dan 25.000 orang menjadi beragama Kristen. Portugis juga berhasil menguasai Ternate dan Tidore walaupun kemudian diusir oleh pemerintahan yang sangat gigih mempertahankan Islam.

1. Masa Pendudukan VOC

Kesuksesan Portugis menjadi pemain utama perdagangan rempah-rempah di dataran Eropa membuat orang-orang Belanda tergiur. Tahun 1595, 4 buah kapal Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman berhasil menancapkan jangkarnya di Hindia Timur. Sejak kedatangan Houtman tersebut, mulailah zaman pelayaran-pelayaran “liar” dan “tidak teratur, yaitu ketika perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda yang saling bersaing untuk memperoleh rempah-rempah Indonesia. Tahun 1598, 22 kapal berlayar ke Hindia, 14 di antaranya berhasil kembali dengan muatan rempah-rempah yang cukup banyak. Hal ini menyebabkan harga rempah di Hindia naik, sedangkan meningkatnya pasokan Eropa menyebabkan turunnya harga yang berimbas pada keuntungan yang diperoleh.

Perseroan-perseroan yang saling bersaing ini kemudian membentuk Perserikatan Maskapai Hindia Timur atau Vereenig-de Oost-Indische Compagnie (VOC) pada Maret 1602. VOC mempunyai wewenang untuk mendaftar personel atas dasar sumpah setia, melakukan peperangan, membangun benteng-benteng, dan mengadakan perjanjian-perjanjian di seluruh Asia. Keberhasilan awal VOC tercetak di Ambon pada 1605 dengan bersekutu bersama penduduk melawan Portugis.

Walaupun berhasil mencetak keberhasilan di Ambon, tapi tujuan VOC untuk memonopoli semua rempah-rempah masih jauh dari kata berhasil. Untuk itu, dilancarkanlah strategi dan usaha yang lebih keras, yakni dengan mengangkat gubernur jendral pada 1610. Sejak masa pengangkatan gubernur jendral hingga akhir abad XVIII, Belanda bersaing dengan Inggris untuk mendapat kekuasaan di Hindia. Inggris akhirnya menyerah setelah terjadi “Pembantaian Amboyna” di mana 12 orang agen perdagangan Inggris di Ambon ditangkap dan dihukum mati karena mengakui telah berkomplot dengan VOC.

Pada tahun 1619, diangkatlah Jan Pieterszoon Coen yang sama sekali tidak segan menggunakan kekerasan, sebagai gubernur jendral VOC. Hasilnya, VOC berhasil memonopoli rempah-rempah di Maluku. Tidak ada rakyat yang berani melawan VOC di bawah pimpinan Coen, perlawanan yang bisa mereka lakukan hanyalah menyelundupkan rempah-rempah. Penyelundupan ini terkadang ketahuan oleh VOC. Mereka tidak segan-segan untuk membuang, mengusir, atau membantai seluruh penduduk Pulau Banda pada tahun 1620 dan berusaha mengganti mereka dengan orang-orang Belanda pendatang yang mempekerjakan kaum budak.

VOC telah melakukan kegiatan perdagangan di Banten sejak 1603, dan sejak tahun 1611 telah memiliki sebuah pos di Jayakerta untuk dijadikan sebagai markas besar VOC yang permanen. Walaupun dalam pendiriannya diserang oleh kerajaan Banten yang berkomplot dengan Inggris, tapi VOC dapat mempertahankan kekuasaannya di Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Batavia sendiri merupakan tempat yang relatif aman bagi pergudangan dan pertukaran barang, serta mudah mencapai jalur-jalur perdagangan ke Indonesia Timur, Timur Tengah, dan Eropa tanpa ada satu pun kerajaan besar Indonesia yang cukup dekat untuk dapat membahayakannya.

1. Perlawanan Terhadap VOC

Masa pendudukan Belanda dari 1595 hingga abad XX sungguh membuat rakyat menderita. Hal ini menggugah rakyat untuk melakukan perlawanan. Beberapa perlawanan kedaerahan yang dilakukan rakyat adalah:

1. 1. Perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura (1817)

Di Maluku, VOC mencanangkan program kerja paksa. Rakyat dipaksa berkerja di perkebunan, membuat garam, menyerahkan ikan asin, dendeng, dan kopi tanpa bayaran sedikitpun. Banyak guru dan pegawai pemerintah diberhentikan dan sekolah hanya dibuka di kota-kota besar saja, jumlah pendeta dikurangi sehingga kegiatan ibadah terhalangi. Hal ini begitu menyulut kemarahan rakyat Maluku.

Pada tahun 1817, rakyat Saparua mengadakan pertemuan dan menyepakati dilaksanakannya perlawanan yang dipimpin oleh Thomas Matulessy atau yang diberi julukan Kapitan Pattimura. Keesokan harinya, mereka berhasil merebut benteng Duurstede di Saparua sehingga residen Van den Berg tewas.

Untuk merebut kembali benteng Duurstede, pasukan VOC dengan Mayor Beetjes sebagai pimpinannya didatangkan dari Ambon namun menghadapi serang dari rakyat dan menyebabkan Mayor Beetjes tewas. Sebagai bentuk pembalasan, VOC mengerahkan pasukan besar-besaran dan menyergap Pattimura beserta kroni-kroninya pada 1817. Mereka digantung pada bulan Desember 1817 di Ambon.

2. Perang Paderi (1821 – 1838)

Perang Paderi merupakan perang antara kaum adat dan kaum ulama yang pecah di Sumatera Barat. Kaum ulama dipengaruhi oleh gerakan Wahabi yang menghendaki pelaksanaan ajaran Agama Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Mereka ingin memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat seperti berjudi, menyabung ayam dan mabuk.

Mulanya kaum adat terdesak untuk meminta bantuan kepada VOC, tapi kemudian kaum adat sadar bahwa VOC ingin menguasai Sumatera Barta. Kaum adat dan kaum ulama (Kaum Paderi) untuk menghadapi VOC. VOC meminta bantuan pasukan dari Jawa yang dipimpin oleh Sentor Ali Basa Prawiradirjo, tapi kemudian Sentot Ali berpihak kepada kaum Paderi sehingga Sentot Ali ditangkap dan dibuang ke Cianjur.

3. Perlawanan Pangeran Diponogoro (1825 – 1830)

Di Mataram, VOC mencampuri urusan keraton sehingga Pangeran Diponegoro merasa dihina dan diturunkan martabatnya. Penderitaan makin hebat akibat perlakuan pemerintahan VOC yang sewenang-wenang. Kaum ulama begitu kecewa oleh sikap orang-orang VOC yang merendahkan budaya Timur dan menjunjung tinggi budaya Barat. Hal ini diperparah dengan dibangunnya jalan Yogyakarta-Magelang yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa ijin.

Dalam perang ini Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya yang didukung oleh kaum bangsawan dan ulama serta bupati, di antaranya Kyai Mojo dan Sentot Ali Basa Prawirodirjo. Sementara itu VOC menggunakan siasat Benteng Stelsel yang bertujuan untuk mempersempit gerak Pasukan Diponegoro. Pasukan Diponegoro semakin lemah terlebih lagi pada tahun 1829 Kyai Mojo dan Sentot Ali Basa memisahkan diri. Lemahnya pasukan Diponegoro menyebabkan Diponegoro menerima tawaran VOC untuk berunding di Magelang, dalam perundingan ini pihak Belanda diwakili oleh Jenderal De Kock namum perundingan mengalami kegagalan dan Diponegoro di tangkap dan dibawa ke Batavia, selanjutnya dipindahkan ke Manado kemudian dipindahkan lagi ke Makasar dan meninggal di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855.

4. Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan

Penyebab terjadinya perlawanan ini bermula dari berakhirnya pemerintahan Inggris menyebabkan Belanda kembali ke Sulawesi Selatan. Belanda menghadapi kondisi yang kurang memuaskan. Oleh karena itu Belanda mengundang raja-raja Sulawesi Selatan untuk meninjau kembali perjanjian Bongaya yang tidak sesuai lagi dengan sistem pemerintahan imprealisme. Pertemuan tersebut hanya dihadiri Raja Gowa dan Sindereng. Pada tahun 1824, Belanda menyerang Ternate dan berhasil menguasainya. Selain Ternate Belanda juga menyerang Kerajaan Suppa yang dibantu oleh pasukan dari Gowa dan Sindereng yang dimenangkan oleh Belanda. Pasukan Bone yang menghancurkan pos-pos Belanda di Pangkajene, Labakang, dan merebut kembali Ternatte. Oleh karena itu kekuatan Bone makin besar dan daerah kekuasannya makin luas. Di sisi lain, kedudukan Belanda di Makassar makin lemah. Oleh karena itu, Belanda meminta tolong kepada Batavia. Hal ini jelas melemahkan pasukan Bone.

Tokoh-tokoh dari perlawanan ini adalah Raja Bone, Raja Ternate, Raja Suppa. Pertempuran terus berkobar dan pasukan Bone bertahan mati-matian. Karena kalah dalam persenjataan, pasukan Bone makin terdesak. Benteng Bone yang terkuat di Bulukumba dapat dikuasai oleh Belanda. Dengan jatuhnya Bone, perlawanan rakyat makin melemah. Namun, pertempuran-pertempuran kecil masih terus berlangsung hingga awal abad ke-20.

5. Perlawanan Rakyat Bali

Bangkitnya perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda disebabkan oleh adanya Hak Tawan Karang yaitu suatu ketentuan bahwa setiap kapal yang terdampar diperairan Bali menjadi milik Raja Bali, dan sebab khusus menyangkut tuntutan Belanda terhadap raja-raja Bali yang ditolak berisi hak Tawan Karang dihapuskan, Raja harus memberi perlindungan terhadap pedagang-pedagang Belanda di Bali, dan Belanda minta diizinkan mengibarkan Bendera di Bali.

Tokoh-tokoh perlawanan Bali diantaranya:

• I Gusti Jalantik
• Patih Buleleng
• Raja Bali
• Raja Karang Ngasem

Jatuhnya kerajaan Buleleng, menyebabkan raja-raja Bali lainnya bersikap lunak terhadap Belanda, bahkan bersedia membantunya. Akhirnya kedua kerajaan tersebut jatuh ke tangan Belanda. Raja Buleleng dan I Gusti Ketut Jelantik meloloskan diri pada tahun 1849. Setelah kerajaan Buleleng dapat dikuasai, Belanda berusaha menaklukkan kerajaan Bali lainnya. Hal ini memaksa para raja Bali mengambil alternatif terakhir untuk mempertahankan kehormatannya, yaitu perang puputan (perang terakhir sampai mati).

6. Perlawanan Rakyat Aceh (1873-1904)

Perlawanan rakyat Aceh merupakan perlawanan yang paling lama dan juga terakhir bagi Belanda dalam rangka Pax Netherlandica. Perlawanan dipimpin oleh para Bangsawan (Tengku) dan para tokoh ulama (Teuku) seperti Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro, Panglima Polem, Cut Nyak Dien, Cut Mutia dan lain-lain.

Salah satu penyebab terjadinya peperangan karena Belanda melanggar Perjanjian Traktat London tahun 1824 yang berisi bahwa Inggris dan Belanda tidak boleh mengganggu kemerdekaan Aceh. Untuk menguasai Aceh, Belanda menggunakan cara seperti Konsentiasi Stelsel dan mendatangkan ahli Agama Islam yaitu Snouch Hurgronye. Cara ini dapat mempersempit ruang gerak pasukan Aceh dan dari Snouch Hurgronye Belanda mengetahui kehidupan rakyat Aceh dan cara-cara menaklukan Aceh. Sehingga akhirnya Aceh dapat dikuasai oleh Belanda, kemudian Raja-Raja di daerah yang berhasil dikuasai oleh Belanda diikat dengan Plakat Pendek yang isinya:

• Mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya.
• Tidak akan mengadakan hubungan dengan negara lain.
• Taat dan patuh pada Pemerintah Belanda

7. Perlawanan Rakyat Banjar

Penyebab dari pecahnya peperangan ini bermula saat Belanda dapat menjalin hubungan dengan Kerajaan Banjar pada masa pemerintahan sultan Adam. Setelah Sultan Adam wafat tahun 1857, Belanda mulai turut campur dalam urusan pergantian tahta kerajaan. Akibatnya, rakyat tidak menyukai Belanda. Belanda dengan sengaja dan sepihak melantik Pangeran Tamjid Illah sebagai sultan. Di tengah tengah perebutan tahta, meletuslah perang Banjar pada tahun 1859 dengan Pangeran Antasari sebagai pemimpinnya.

Tokoh-tokoh perlawanan:

• Sultan Adam
• Pangeran Antasari
• Pangeran Hidayatulloh
• Kiai Demang Lamang
• Nasrun
• Bayasin
• Kiai Lalang
• Gusti Matseman

Pangeran Antasari melakukan pertempuran bersama rakyat. Bahkan, pada bulan Maret 1862 Antasari diangkat menjadi Sultan dengan gelar Panembahana Amiruddin Khalifatul Mukminin. Setelah Pangeran Antasari meninggal, perjuangan dilanjutkan oleh putranya bernama Gusti Matseman namun, perlawanan rakyat Banjar makin hari makin melemah.

1. Masa Pendudukan Jepang

Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Pendudukan Jepang di Indonesia diawali dengan pendaratan di kota tarakan pada 10 Januari 1942. selanjutnya menduduki Minahasa, Balikpapan (Balikpapan merupakan sumber-sumber minyak maka diserang dengan hati-hati agar tetap utuh, tetapi dibumihanguskan oleh tentara Belanda), ambon, Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali antara Januari sampai februari 1942.

Adapun serangan-serangan pasukan Jepang di Jawa diawali pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Kemudian tanggal 5 Maret kota Batavia (Jakarta) jatuh ke tangan tentara Jepang dan dilanjutkan menduduki Buitenzorg (Bogor). Jepang menyerang di Pulau Jawa karena dipandang sebagai basis kekuatan politik dan militer Belanda. Serangan-serangan Jepang dalam waktu singkat dapat menjatuhkan negara-negara imperialis Belanda di Indonesia. Pasukan Belanda terkepung di Cilacap dan Bandung kemudian menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang (Jawa Barat) pada tanggal 8 Maret 1942. Penyerahan ini ditandatangani oleh Panglima Tentara Hindia Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten dan di pihak Jepang diwakili Jenderal Hitosyi Imamura. Peristiwa itu menandai pendudukan Jepang di Indonesia.

Setelah jatuh ke tangan Jepang. Indonesia berada di bawah pemerintahan militer. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia terbagi dalam tiga daerah pemerintahan seperti berikut:

Wilayah Sumatra di bawah pemerintahan Angakatan Darat (Bala Tentara XXV) yang berpusat di Bukittinggi.

Wilayah Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Angakatan Darat (Bala Tentara XVI) yang berpusat di Jakarta.

Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah pemerintahan Angkatan laut (Armada Selatan II) yang berpusat di Makassar.

Pemerintahan di ketiga wilayah itu dipimpin oleh kepala staf tentara/armada dengan sebutan Gunseikan (kepala pemerintahan militer) dan kantornya disebut Gunseikanbu. Karena kekurangan tenaga pemerintahan, orang Jepang terpaksa mengangkat orang Indonesia untuk menduduki jabatan tinggi.

1. Masa Perjuangan Kemerdekaan

Jepang yang sebelumnya telah menyerbu Cina (1937) dan Indocina dengan taktik gerak cepat melanjutkan serangan ke sasaran berikutnya, yaitu Muangthai, Burma, Malaya, Filipina, dan Hindia Belanda (Indonesia). Untuk menghadapi agresi dan ofensif militer Jepang, pihak Sekutu membentuk pasukan gabungan yang dalam komando ABDACOM (American, British, Dutch, and Australia Command = gabungan tentara Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Australia) di bawah pimpinan Letjen H. Ter Poorten yang juga menjabat Panglima Tentara Hindia Belanda (KNIL).

Di Indonesia, Jepang memperoleh kemajuan yang pesat. Di awali dengan menguasai Tarakan selanjutnya Jepang menguasai Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Palembang, Batavia (Jakarta), Bogor terus ke Subang, dan terakhir Kalijati. Dalam waktu yang singkat Indonesia telah jatuh ke tangan Jepang.

Penyerahan tanpa syarat oleh Letjen H. Ter Poorten selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Sekutu kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letjen Hitosyi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati menandai berakhirnya kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dan digantikan oleh kekuasaan Kemaharajaan Jepang. Berbeda dengan zaman Belanda yang merupakan pemerintahan sipil maka zaman Jepang merupakan pemerintahan militer.

Kedudukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik sampai akhir tahun 1944 makin terdesak oleh pihak Sekutu. Jepang menyadari akan segera mengalami kekalahan. Oleh karena itu, Jepang melalui Jenderal Koiso (pengganti Perdana Menteri Tojo) memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.Perwujudannya, pada tanggal 1Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom oleh sekutu (Amerika Serikat).Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 1945 diumukan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai.Pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki juga dibom atom oleh pasukan Sekutu. Akibat pemboman itu Jepang makin tidak berdaya. Oleh karena itu, Jenderal Besar Terauchi selaku Panglima Tentara Umum Selatan, yang mengepalai semua tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara, memanggil Ir. Sukarno, Drs Mohammad Hatta, dan dr. Rajiman Wedyoningrat agar datang ke markas besarnya di Dalat (Vietnam).

Rombongan pemimpin nasional Indonesia berangkat ke Dalat, Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945.Mereka mengadakan pertemuan dengan Jenderal Besar Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945.Pemboman Kota Hiroshima dan Nagasaki merupakan pukulan berat bagi Jepang.Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.Kekalahan dari Sekutu belum diumumkan secara resmi dan masih dirahasiakan oleh Jepang.meskipun begitu, para pemimpin nasional Indonesia, terutam para pemimpin pemuda sudah mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radioluar negara (BBC).

Akibat menyerahnya Jepang kepada Sekutu, di Indonesia terjadi vacuum of power, artinya tidak ada pemeritah yang berkuasa. Setelah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu, para pemuda segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.Dalam pertemuan itu, Sutan Syahir sebagai juru bicara para pemuda meminta agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu juga, lepas dari campur tangan Jepang. Masalah yang lebih penting adalah menghadapi Sekutu yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia.

Atas dasar itulah, Bung Karno menolak usulan para pemuda.Karena para pemuda belum berhasil membujuk Bung Karno, pada tanggal 15 Agustus 1945pukul 20.00 WIB kembali mengadakan rapat. Rapat berlangsung di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timuryang dipimpin oleh Chaerul Saleh. Keputusan rapat mengajukan tuntutan radikal, yaitu menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan persoalan rakyat Indonesia sendiri yang tidak dapat digantungkan pada orang atau kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan. Sebaliknya, diharapkan diadakan suatu perundingan dengan Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad hatta agar segera menyatakan proklamasi.Hasil keputusan rapat disampaikan kepada Bung Karno pada pukul 22.00 WIB oleh darwis dan wikana.

Wikana mengkehendaki agar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Bung Karno pada keesokan harinya tanggal 16 Agustus 1945. Bung Karno sebagai ketua PPKI tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya sehingga bersikeras ingin membicarakan terlebih dahulu dengan anggota PPKI lainnya. Tampak perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan proklamasi.Sementara itu, golongan bersikeras menyatakan bahwa proklamasi harus dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 lepas dari PPKI.

Peristiwa Rengasdengklok

Para pemuda gagal untuk mendesak Bung Karno agar melasakan proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945.Sukarno-Hatta masih ingin membicarakan proklamasi di dalam rapat PPKI yang telah dintentukan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 tengah malam, para pemudamengadakan rapat lagi di Asrama Baperpi, di jalan Cikini 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dr. Muwardi, Shodanco Singgih, Chaerul Saleh, dan para pemuda yang sebelumnya hadir dalam rapat di Lembaga Bakteriologi.Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Sukarno Putra dibawa ke Rengasdengklok. Rencana para pemuda berjalan lancar karena memperoleh dukungan perlengkapan tentara dari Shodanco Latief Hendraniggrat.

Di Rengasdengklok, Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di asrama tentara Peta, markas kompi pimpinan Shodanco Subeno. Berdasarkan anggapan itu, Shodanco Singgih pada tengah hari segera ke Jakarta untuk memberitahukan hal itu pada pemimpin pemuda lainnya.Di Jakarta ternyata juga terjadi kesepakatan antara Ahnad Subarjo (golonan tua) dan Wikana (golongan pemuda) bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia harus dilakukan di Jakarta.Berdasarkan hasil kesepakatan itu, Yusuf Kunto (golongan pemuda) pada hari itu juga bersam Mr. Ahmad Subarjo dan Sudiro menjemput Sukarno-Hatta di Rengasdengklok. Setelah mendengar keterangan tersebut, Shodanco Subeno, Komandan Kompi Tentara Peta di Rengasdengklok bersedia melepaskan Sukarno-Hatta yang pada malam hari itu juga kembali ke Jakarta

Rombongan Sukarno-Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23.00 WIB.Selanjutnya, Sukarno-Hatta bersama rombongan lainnyamenuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo memohon agar para tokoh pergerakan diperbolehkan berkumpul di rumah Maeda untuk membicarakan persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.Pada malam itu, Sukarno-Hatta juga menemui Kepala Pemerintahan Umum (Sumobuco), Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya tentang rencana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.Ternyata Nishimura tidak berani mengizinkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia karena takut disalahkan oleh Sekutu. Malam itu juga segera diadakan musyawarah. Tokoh-tokoh yang hadir saat itu ialah Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Ahmad Subarjo, para anggota PPKI, dan para tokoh pemuda, seperti Sukarni, Sayuti Melik, B.M. Diah dan Sudiro(Mbah). Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan oleh Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dalam kesepakatan itu, Drs. Mohammad Hatta Dan Ahmad Subarjo mengemukakan ide-idenya secara lisan. Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat pertam yang berbunyi, “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekan Indonesia.” Kemudian Mohammad Hatta menyerukan dengan kalimat kedua berbunyi, “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”

Setelah konsep teks proklamasi itu jadi, kemudian dibawa ke ruang depan tempat pemimpin Indonesia lainnya berkumpul untuk dimusyawarahkan. Chaerul Saleh menyatakan tidak setuju jika teks itu ditandatangani oleh para anggota PPKI sebab lembaga itu merupakan bentukan pemerintahan Jepang. Mengusulkan agar teks ditandatangani oleh Ir. Sukarno dan Drs. Muhammad Hatta atas nama bangsa indonesia. Setelah itu, konsep teks proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Penulisan tanggal juga diubah sehingga menjadi “Djakarta, hari 17, boelan 08, tahoen 05”.Tahun 05 adalah tahun Showa (Jepang), yaitu 2605 yang Sam dengan tahun Masehi 1945.perumusan teks proklamasi sampai dengan penandatanganan baru selesai pukul 04.00 WIB pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun isinya sangat singkat, teks proklamasi tersebut mengandung makna yang sangat dalam karena merupakan petrnyattan bangsa Indonesia untuk merdeka. Tokoh lain yang berperna dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah Ibu Fatmawati. Beliau berjasa menjahit bendera Merah Putih yang dikibarkan pada saat upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.00 WIB telah berdatangan ke rumah Ir. Sukarno.

Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks Proklamasi Kemerdekan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia antara lain sebgai berikut:

• Pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
• Pengibaran bendera Merah Putih.
• Sambutan Wali Kota Suwiryo dan dr. Muwardi.

Setelah pidato singkat, Ir. Sukarno segera membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.pembacaan teks didampingi oleh Drs. Moh. Hatta.setelah pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.,acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh S.Suhud dan Shodanco Latief Hendraningrat. Seusai pengibaran bendera Merah Putih, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan dr. Muwardi.

Pelakasanaan upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dihadiri oleh tokoh-tokoh 8indonesia lainnya, seperti Mr. Latuharhary, Ibu Fatmawati, Sukarni,dr. Samsi, Ny. S.K. Trimurti, Mr. A.G. Pringgodidgo, dan Mr. Sujono.Ratusan pemuda, angoota Barisan Pelopor dan pasukan Pembela Tanah Air (Peta) mengadakan penjagaan di luar halaman rumah Ir. Sukarno. Berita proklamasi disebarluaskan secara cepat di Jakarta oleh para pemda. Para pemuda dengan tidak kenal lelah menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, menulis pada tembok-tembok berita tentang proklamasi. Pekik “merdeka” dikumandangkan dimana-mana dengan gegap gempita. Untuk memberi penghargaan, penghormatan, dan mengenang para tokoh Proklamator Kemerdekaan Indonesia tersebut, dibangun Monumen Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur (sekarang Jalan Proklamasi).

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyelenggarakan sidang untuk pertama kali yang dipimpin oleh Ir. Soekarno.Dalam sidang PPKI itu dibahas berbagai persoalan untuk melengkapi keberadaan negara Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Bahkan materi yang dibahas dalam sidang PPKI itu merupakan kelanjutan dari sidang BPUPKI tanggal 10 – 16 Juli 1945.Dalam sidang PPKI itu berhasil diambil suatu keputusan yang sangat penting bagi pemerintahan negara Republik Indonesia yang baru berdiri.Keputusan yang berhasil dicapai dalam sidang PPKI adalah sebagai berikut.

1. Mengesahkan rancangan undang-undang dasar negara yang dibahas dalam sidang BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Dasar itu lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
2. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksana pemerintahan yang sah dari Negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Selanjutnya PPKI memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden serta Drs. Moh.Hatta sebagai Wakil Presiden.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilihan umum (pemilu).

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berjalan dengan lancar dan berhasil membentuk serta mengesahkan UUD 1945, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden serta membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). Dengan demikian, sejak tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah Indonesia merdeka, negara Republik Indonesia telah memiliki sistem pemerintahan yang sah dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia.

Secara garis besar, perubahan sistem pemerintahan Indonesia dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa Orde Lama (Sukarno), Orde Baru (Suharto), dan Masa Reformasi (sekarang).

Masa Orde Lama

Masa Pemerintahan Indonesia Orde lama berjalan sekitar 23 tahun yaitu dari tahun 1945-1968 dibawah kepemimpinan sang proklamator Presiden Sukarno. Penyebutan “Orde Lama” merupakan istilah yang diciptakan di bawah rezim Suharto yaitu masa Orde Baru.

Padahal Sukarno sendiri tidak suka dengan sebutan “Orde Lama”. Karena memang, tidak sepantasnya disebut Orde Lama. Karena di masa itu terjadi transformasi besar-besaran di Indonesia dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Dan Sukarno pun lebih suka dengan istilah “Orde Revolusi” daripada “Orde Lama”.

Selama di bawah pemerintahan Sukarno, Indonesia menerapkan Sistem Ekonomi bergantian dari sistem ekonomi liberal kemudian diganti menggunakan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi liberal diterapkan saat Sistem Pemerintahan Parlementer diterapkan di Indonesia.

Tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara yang bersumber dari Pancasila. Didalam UUD 1945 sebenarnya sudah terpampang jelas bahwa Indonesia Menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial. Namun baru tiga bulan, terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.

Penyimpangan tersebut dilakukan oleh Sutan Syahrir setelah dia membentuk kabinet parlementer dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menterinya. Karena pada saat itu pengaruh Belanda masih sangat kental.

Dalam masa tersebut Indonesia telah menggunakan beberapa konstitusi, seperti Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950). Masa ini berlangsung dari 17 Agustus 1945 – 5 Juli 1959. Saat itu Indonesia berbentuk Negar Serikat. Dengan dibagi menjadi tiga negara bagian, yaitu: Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera timur, dengan perjanjian pada tanggal 17 Agustus 1950 tepat 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia.

Perjanjian tersebut mengembalikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Dengan UUD Republik Indonesia 1950 sebagai konstitusinya. Sejak 1950-1959 Indonesia menganut Sistem Kabinet Parlementer dengan demokrasi Liberal Semu (Setengah-setengah).

Sistem Kabinet Parlementer berakhir tanggal 5 Juli 1959 setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden dengan UUD 1945 kembali digunakan menggunakan Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Masa Orde Baru

Istilah “Orde Baru” digunakan untuk memisahkan masa kempimpian Sukarno (Orde Lama). Orde Baru adalah masa di mana Suharto memulai kekuasaanya. Era ini digunakan untuk menandai keberhasilan Suharto menumpas Pemberontakan PKI pada 1965 atau sering disebut G30S/PKI.

Pada masa ini, awalnya Demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Tetapi perkembangannya, kehidupan di era Orde Baru ini tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya. Sistem Pemerintahan Presidensial lebih ditonjolkan. Atau bisa dikatakan kekuasaan diktator. Kemudian Demokrasi Pancasila yang dicetuskan pada masa ini.

Reformasi

Era ini menandakan runtuhnya hegemoni kekuasaan Suharto tahun 1998 hingga sekarang.Di era ini Indonesia membuat revolusi besar-besaran di sistem pemerintahannya. Dengan sistem pemerintahan yang lebih terbuka diharapkan peranan demokrasi lebih ditonjolkan.

—

Daftar Pustaka

Suryanegara, A.M., 2009, Api Sejarah, Grafindo Media Pratama, Bandung

Ricklefs, M.C.,2008, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Serambi, Jakarta

Anonim, 2014, Sejarah Masa Penjajahan Jepang di Indonesia, diakses melalui materisma.com pada 25 Oktober 2014 pukul 9.34

Anonim, 2012, Sejarah Pemerintahan Indonesia, diakses melalui sejarahpemerintahanindonesia.blogspot.com pada 25 Oktober 2014 pukul 9.30

Anonim, 2010, Pendudukan Jepang di Indonesia, diakses melalui masdayatoke.wordpress pada 25 Oktober 2014 pukul 9.43

Redaktur: Deasy Lyna Tsuraya

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Zahratul Iftikar Jadna Masyhida

COO CV. Dinar Ismail, yang juga calon dokter gigi. Sedang berjuang di PPSDMS angkatan 7.