Menag: Hak Pemerintah Malaysia untuk Cekal Ulil, Kita Tidak Bisa Intervensi

dakwatuna.com – Bandung.  Pencekalan yang dilakukan Pemerintah Malaysia terhadap pendiri JIL, Ulil Abshar Abdalla mendapat tanggapan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Menag menyatakan, Pemerintah Malaysia memiliki hak untuk mencekal setiap warga asing yang mereka nilai bermasalah seperti dilakukan terhadap Ulil Abshar Abdalla yang dilarang masuk negeri jiran tersebut atas undangan diskusi keagamaan oleh kelompok tertentu.

“Setiap negara punya otoritas untuk melarang setiap warga asing untuk masuk sesuai hukum yang dianutnya. Kita harus tunduk dan tidak bisa melakukan intervensi,” kata Lukman Hakim Saifuddin kepada pers seusai membuka Rapat Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Agama, tahun anggaran 2014 di Bandung, Selasa (14/10/14) malam.

Bagi Indonesia, kata dia, pemerintah tak bisa melakukan pencekalan sepanjang yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan makar. Selama keyakinan yang dianutnya tidak digunakan untuk melakukan penistaan agama-agama.

“Selama pikiran-pikiran itu tidak mengajak kepada makar atau penistaan dan penodaan atas pokok-pokok suatu paham agama, maka perbedaan yang ada justru perlu terus didialogkan,” tambahnya. Menag Lukman Hakim mengimbau agar semua pihak untuk terus menjaga tradisi dialog paham pemikiran keagamaan, baik intra maupun antaragama, dengan cara-cara yang santun.

Ulil Abshar Abdalla dicekal oleh Pemerintah Malaysia terkait rencana kehadirannya dalam sebuah forum yang akan digelar di Kuala Lumpur, atas undangan Islamic Renaisance Front (IRF) dan Global Movement of Moderates (GMM). (ROL/sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

@saifulbetawi