dakwatuna.com – Aljazair. Syaikh Rasyid Ghannouchi, Pemimpin Gerakan Nahdhah di Tunisia mengungkapkan, bahwa presiden Aljazair, Abdelaziz Bouteflika menolak permintaan pimpinan kudeta militer Mesir, Abdul Fatah As-Sisi untuk memasukkan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ke dalam list organisasi teroris.
Dalam wawancaranya bersama channel “Al-Bilad” di Aljazair, Ghannouchi mengatakan, “As-sisi berupaya agar Bouteflika memasukkan Al-Ikhwan di Aljazair sebagai organisasi teroris. Namun permintaan ini ditolak oleh Bouteflika, ia menjawab, bahwa mereka (Al-Ikhwan) sama-sama memerintah dengan kami dan ikut serta dalam pemerintahan.”
Ghannouchi kemudian menyampaikan hasil kajiannya selama ini, bahwa gerakannya banyak belajar dari pengalaman dari bangsa Arab, Mesir dan juga Tunisia di tahun 1989. “Pengalaman itu membuktikan bahwa jumlah suara mayoritas belum cukup untuk menjadi modal kuatnya sebuah pemerintahan,” jelasnya.
Ia kemudian menambahkan, untuk menguatkan pemerintahan perlu ada dua kekuatan yang harus dijalankan secara berimbang. Kekuatan tidak cukup dengan suara 60% suara dalm pemilu, boleh jadi suara besar secara mayoritas, namun efeknya sedikit. Maka dari itu yang diperlukan adalah menyeimbangkan dengan komponen pendukung, seperti merangkul orang-orang di media, para pembisnis, pengadilan, tentara dan hubungan internasional serta bidang lainnya yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap pemerintahan.
Ghannouchi kemudian berpendapat tentang Al-Ikhwan di Mesir, yang menurutnya memiliki suara mayoritas, “Mereka menjadi model dari kuatnya kuantitas, kuatnya SDM dan spritual,” tegasnya. (msy/egp/dakwatuna)
Konten ini telah dimodifikasi pada 02/10/14 | 11:33 11:33