Usulan Kemenag Larang Haji Berkali-kali Didukung PBNU

dakwatuna.com – Jakarta. Usulan Kementerian Agama yang melarang ibadah haji berkali-kali disambut gembira Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Malah usulan itu akan lebih kuat dasar hukumnya apabila ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini untuk mempersingkat antrian jamaah haji.

“Usulan itu bagus, namun harus dikaji dan ada solusi yang baik untuk kepentingan umat,” ujar Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Selasa (23/9/14).

Menurut dia, menunaikan ibadah haji merupakan hak setiap umat dan tidak ada aturan agama yang melarang dilakukan, khususnya bagi yang sanggup dan mampu.

Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut menilai rasa toleransi dan pengertian juga harus diutamakan, sekaligus memberi kesempatan kepada umat Muslim yang belum menunaikan ibadah haji. “Memang tidak ada dalil yang mengatur berapa kali seorang umat Muslim menunaikan ibadah haji. Tapi, kali ini soal toleransi dan pemantasan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, meminta kepada MUI jika nantinya usulan ini dipertimbangkan dan kemudian direalisasikan, maka harus ada model yang jelas tentang aturannya, terutama haji reguler.

Modelnya, lanjut dia, antara lain tidak diizinkannya seseorang yang sudah berhaji sesuai data di kementerian, kecuali bagi petugas dan ketentuan tentang jamaah haji khusus (dulu ONH Plus).

“Bayangkan, di beberapa daerah ada yang daftar tunggu hajinya hingga 15 tahun baru bisa berangkat,” tutur Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut.

PBNU, kata dia, akan membahas usulan menteri agama di internal organisasi untuk selanjutnya diberikan solusi lebih baik.  (inilah/sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

@saifulbetawi