
dakwatuna.com – Jakarta. Keputusan Jokowi untuk menempatkan 16 orang menteri dari kalangan Partai dalam 34 kementerian yang dibentuknya dinilai masih jauh dari harapan publik.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, komposisi kabinet yang akan berjalan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih jauh dari harapan publik. Menurut dia, Jokowi berhadapan dengan realitas politik yang pelik sehingga sulit mewujudkan format kabinet yang diinginkannya
“Bagaimanapun juga, Jokowi dihadapkan dengan realitas politik. Artinya, komposisi kabinet Jokowi itu sudah maksimal walau belum penuhi harapan publik,” kata Syamsuddin, Senin (15/9/2014) malam.
Syamsuddin mengatakan, ketika Jokowi berjanji mengutamakan menteri dari kalangan profesional non partai politik, publik berharap jumlahnya lebih mendominasi. Menurut Syamsuddin, alasan utama yang membuat Jokowi memberikan jatah 16 kementerian pada partai karena merupakan kompensasi politik pada partai pendukungnya. Kompensasi ini, lanjut Syamsuddin, sebagai pengikat soliditas partai pendukung, khususnya untuk menjaga dukungan di parlemen.
Dalam pengumuman postru kabinet, Senin petang, Jokowi menyebutkan, akan ada 34 kementerian di pemerintahannya, dengan komposisi menteri sebanyak 18 orang dari kalangan profesional, dan 16 orang dari partai politik. (kompas/sbb/dakwatuna)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai: