dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin membantah bahwa visa haji non kuota dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Ia mengatakan, Indonesia tidak mempunyai kebijakan akan pengeluaran visa tersebut.
“Kewenangan ada pada negara yang mengeluarkan visa tersebut yakni Arab Saudi. Jadi, Indonesia tidak punya kewenangan atau melarang (visa yang diberikan kepada Indonesia),” ujar Lukman di Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (29/8/14).
Lukman menjelaskan, haji non kuota diberikan dari Arab Saudi sebagai bentuk terima kasih. Jumlah haji non kuota itu bisa puluhan bahkan ratusan orang.
Mengenai adanya di luar kuota resmi itu, Lukman meminta Pemerintah Arab Saudi menginformasikan kepada kementerian, siapa saja yang menerima haji non kuota tersebut.
“Agar pemerintah RI mengetahui warganya di Arab Saudi itu ada berapa dan siapa saja. Jadi, kalau ada apa-apa, kita punya cukup informasi,” ucapnya.
Selain itu, Lukman menambahkan, koordinasi antara pemerintah Arab Saudi sebagai pemegang otoritas di Tanah Suci dengan pemerintah Indonesia terus dilakukan supaya tidak terjadi praktik mafia haji, terutama mengenai haji non kuota itu.
“Jadi, memang intinya, terus komunikasi di Kedubes Arab Saudi di Jakarta, betul-betul selektif agar tidak diperjualbelikan,” kata dia.
Ia menjelaskan, bila ada visa haji non kuota di luar 28 September 2014 itu tidak mungkin ada.
“Kloter terakhir tanggal 28 September, karena closing day, tanggal terakhir dari Pemerintah Arab Saudi untuk para jemaah masuk ke negara melaksanakan ibadah haji,” ucapnya.
Tahun ini, kloter pertama pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia akan dilaksanakan pada 1 September 2014. Indonesia kali ini memberangkatkan sekitar 168.800 ribu orang yang dibagi 371 kloter dari sembilan embarkasi. (vivanews/sbb/dakwatuna)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Saiful Bahri
