Topic
Home / Berita / Nasional / Soal Pelanggaran Kampanye Jokowi di Monas, Menjadi Urusan Bawaslu

Soal Pelanggaran Kampanye Jokowi di Monas, Menjadi Urusan Bawaslu

Jokowi menunjukkan simbol 2 jari sebagai simbol kampanye di Monas, walau tidak ada izin kampanye, hari Ahad (22/6/2014). (rmol.co)
Jokowi menunjukkan simbol 2 jari sebagai simbol kampanye di Monas, walau tidak ada izin kampanye, hari Ahad (22/6/2014). (rmol.co)

dakwatuna.com – Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyesalkan tindakan pihak capres Joko Widodo yang menggunakan silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat untuk kampanye politik.

Ia menegaskan, kawasan Monas tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye pasangan capres-cawapres.

“Setuju kalau hari Minggu digunakan untuk olahraga. Nah, kalau itu tiba-tiba ada (kampanye), saya tidak tahu,” tegas Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (23/6/2014), sebagaimana dimuat situs Rakyat Merdeka Online.

Ahok mengaku tidak diberi informasi apapun oleh bawahannya terkait kampanye Jokowi dan massa pendukungnya Ahad kemarin (22/6/2014).

“Tidak lewat meja saya itu, langsung ke Unit Pelayanan Teknis Taman Monas,” ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Saat mengetahui adanya pelanggaran tersebut, Ahok mengaku langsung menghubungi Kepala UPT Taman Monas, Firdaus. Diketahuinya bahwa Jokowi meminta izin langsung ke Firdaus.

“Saya tanya ke UPT Taman Monas siapa yang kasih izin Pak Jokowi kampanye di Monas. Mereka bilang bukan izin kampanye, melainkan itu relawan mau lakukan jalan sehat,” tuturnya.

Ahok curiga ada permainan antara Unit Pelayanan Teknis Taman Monas dengan pihak Jokowi. Ia menuding Kepala Unit Pelayanan Teknis, Firdaus, sengaja mencari perlindungan karena ia punya rencana untuk memecat Firdaus dalam waktu dekat.

“Sudah mau dipecat juga kan dia (Firdaus). Mungkin dia cari bekingan. Dia berharap diangkat lagi jadi UPT kalau Pak Jokowi balik (aktif kembali). Mungkin saja ya,” ungkap Ahok kesal.

Ahok menyerahkan penyelidikan kasus pelanggaran Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Biasa orang ajukan buat pakai Taman Monas untuk olahraga. Itu banyak kegiatan kita kasih. Soal ditumpangin saya kira itu urusan Bawaslu, bukan urusan kami lagi,” ujar Ahok.

Ahad (23/6/2014), Jokowi mengadakan kegiatan kampanye di pelataran Monumen Nasional (Monas). Jokowi juga memanfaatkan momen Car Free Day (CFD) dengan acara ‘Gerak Jalan Revolusi Mental’ dari Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia dan kembali ke Monas.

Padahal, dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 1389/07.17 tertanggal 18 Juli 2008 tentang Lokasi-lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di DKI Jakarta pada Pemilu 2014. Tertulis jelas bahwa kawasan Monas, Medan Merdeka Selatan, dan protokol dilarang keras digunakan sebagai area kampanye.

Sementara itu ketua Sahabat Prabowo, Yudha Permana, sebelumnya mengatakan kecewa terhadap Pemprov DKI yang membiarkan Jokowi beserta relawannya mengadakan kegiatan jalan santai dan kampanye politik dari Monas ke Bundaran HI. Ada beberapa panggung yang mereka dirikan. Satu panggung didirikan di Monas, sedangkan tiga lainnya di Bundaran HI.

Yudha mencurigai, panggung yang digunakan oleh Jokowi adalah panggung acara Jakarta Night Festival (JNF) yang digunakan pada Sabtu malam (21/6/2014), demikian seperti dikutip dari situs Rakyat Merdeka Online. (ald/dakwatuna/hdn)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar

Lihat Juga

Keheningan Warnai Beberapa Jam Sebelum Pemilu Turki

Figure
Organization