PT. Freeport Diminta Kooperatif dalam Setoran Deviden

dakwatuna.com – Jakarta.  Anggota DPR, Habib Nabiel Almusawa meminta PT. Freeport Indonesia menunjukkan sikap kooperatif dalam bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia.  Salahsatu sikap kooperatif yang diminta tersebut adalah dengan membayar setoran dividen Rp. 1,5 triliun pada tahun ini.

“Pemerintah Indonesia sekarang ini sedang kesulitan mencari sumber anggaran untuk membiayai belanja negara tahun ini.  Kalau ada niat baik, PT. Freeport mestinya bisa bantu”, paparnya mengomentari tidak bisa diperolehnya dividen sebesar Rp. 1,5 triliun dari PT. Freeport Indonesia karena hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan memutuskan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

Sebagai mitra yang baik, lanjuntya, mestinya PT. Freeport Indonesia bisa membantu.  “Kan ada mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  Luar Biasa atau yang semacamnya yang bisa merevisi RUPS sebelumnya”, katanya.

Menurutnya,  Kontrak karya (KK) Freeport dimulai 1967 dan diperbarui 1991 sehingga berlakunya KK sampai 2021. Pada 25 tahun pertama beroperasi, Republik Indonesia tidak menerima bagi hasil dari penambangan emas. Sekarangpun, Indonesia hanya menerima satu persen dari bagi hasil pertambangan di lokasi yang menghasilkan sekurangnya 300 kilogram emas setiap hari.

” Pemerintah Indonesia sudah demikian akomodatif terhadap PT. Freeport”, ucapnya.

”Jika tidak juga mau bantu untuk setor dividen tahun ini, artinya PT. Freeport tidak kooperatif.  Dan saya usulkan agar Pemerintah menolak perpanjangan kontrak kerja perusahaan tersebut sampai 2041”, pungkasnya. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

@saifulbetawi