DPR Tolak Wacana Penurunan BK Biodiesel

dakwatuna.com – Jakarta.  Anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Almusawa tidak setuju dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang melontarkan wacana penurunan  bahkan penghapusan bea keluar (BK) biodiesel untuk memperkuat pasar.  Ia berpendapat, sekarang ini kita sudah mengalami defisit minyak bumi sebesar 608 ribu barrel per hari.  Kita sangat butuh biodiesel untuk menekan defisit tersebut.

“Biodiesel sudah terbukti mampu mensubstitusi solar.   Ini malah mau diekspor.  Penurunan apalagi penghapusan BK sama saja dengan mendorong ekspor biodiesel”, paparnya dalam rilis yang diterima redaksi.

Kemenperin sudah mengevaluasi pembebasan BK untuk produk hilir minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang kebutuhan di dalam negeri tidak maksimal, termasuk didalamnya biodiesel.  Kemenperin menganggap Biodiesel seharusnya  tidak dikenai BK karena sudah merupakan produk akhir.  Pengurangan atau bahkan penghapusan diperlukan untuk memperkuat pasar

Pembahasan revisi penerapan BK untuk produk hilir sawit tersebut sudah final dilakukan di Kemenperin.  Hasil tersebut dibawa ke tahapan selanjutnya, pembahasan  antar kementerian.

“Kalau serapan di dalam negeri masih belum maksimal, maka jangan menempuh solusi pintas dengan penurunan apalagi penghapusan BK.  Cari jalan dan lakukan upaya agar serapannya bisa maksimal”, tandasnya.

Ia berharap Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menyetujui wacana tersebut.

“Kementerian ESDM harus punya cara untuk memaksimalkan serapan biodiesel di dalam negeri”, tegasnya.

“Kementerian Negara BUMN agar mendesak Pertamina untuk menyerap semua kelebihan produksi biodiesel yang ada”, katanya.

Kemendag, lanjutnya, tentu akan berupaya agar tidak terjadi defisit transaksi perdagangan.  “Dengan ekspor biodiesel, memang kita akan mendapatkan devisa. Tapi devisa kita juga akan lebih terkuras dengan impor minyak bumi.  Cobalah setiap kementerian berfikir lebih sistematis dan lintas sektoral kalau mengambil kebijakan, jangan menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru ”, ujarnya.

“Penurunan apalagi penghapusan BK berarti pengurangan pendapatan negara dari pajak. Saya harap Kemenkeu tidak setuju, coba sinkron kan dengan program pengurangan impor minyak dan intensifikasi biodiesel kementerian ESDM”, pungkasnya.   (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

@saifulbetawi