dakwatuna.com – Palestina. Gerakan Hamas dan Fatah dikabarkan telah memulai (13/5) pertemuan dan perundingan di Jalur Gaza dalam rangka membahas pembentukan pemerintahan koalisi Palestina.
Aktivis senior dari kedua gerakan mengabarkan bahwa Hamas dan Fatah memprioritaskan untuk mengusulkan nama-nama yang akan duduk dalam jajaran pemerintahan nantinya berasal dari kalangan independen dan tidak berafiliasi kepada kelompok manapun.
Pemerintah koalisi yang terbentuk nantinya akan diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Pemilu Parlemen paling cepat setelah 6 enam sejak pemerintahan terbentuk.
Dalam perundingan tersebut, Delegasi Fatah dipimpin oleh Azzam Al-Ahmad dan Delegasi Hamas dipimpin oleh Musa Abu Marzuq.
Dalam hal ini, perdamaian Hamas dan Fatah tercapai pada 23 April 2014 lalu di Jalur Gaza setelah kedua kelompok terlibat pertikaian selama beberapa tahun yang menyebabkan terpisahnya pemerintahan Jalur Gaza dari Tepi Barat.
Meskipun demikian, perdamaian Hamas dan Fatah tersebut terancam gagal akibat upaya-upaya Amerika Serikat dan Israel yang sejak awal memang tidak menginginkannya. (islammemo/rem/dakwatuna)