dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Turkistan. Direktur Lembaga Pemantau HAM di China, Sophia Richardson, menekankan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah China terhadap warga Muslim Turki Uighur bertanggung jawab telah memperparah ketegangan etnis di Turkistan Timur (xinjiang).
Kepada Anadolu, Jumat (9/5/2014), Richardson mengatakan bahwa tekanan yang dilakukan pemerintah China kepada Muslim Turki Uighur meliputi tekanan dalam bidang budaya, agama, dan hampir semua sisi kehidupan. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya ketegangan etnis antara suku Uighur yang mayoritas Muslim dan suku Han yang berasal dari China.
Warga Turki Uighur adalah mayoritas penduduk Turkistan Timur. Tapi saat ini mereka merasa tak lebih sebagai kaum minoritas. Pemerintah China membebani mereka dengan banyak hal, bahkan mereka mengintervensi dalam hal adat, tradisi, nilai, dan ibadah.
Sementara itu, Steven Gordon, dosen ilmu politik Universitas Leicester Inggris, menyatakan bahwa infra struktur di Turkistan Timur juga dibangun bukan untuk warga Turki Uighur, tapi untuk warga China yang membangun proyek-proyek eksplorasi kekayaan alam yang melimpah di sana. Warga lokal sama sekali tidak bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. (msa/dakwatuna)
Redaktur: M Sofwan
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang M Sofwan
