dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Riyadh. Dalam sebuah pertemuan luar biasa Dewan Kerjasama Negara Arab Teluk (GCC), Kamis (17/4/2014) yang lalu, menteri luar negeri Qatar, Sayid Khalid Athiyah, menandatangani “Dokumen Riyadh” dan berkomitmen untuk melaksanakannya. Sebelumnya, Qatar sempat bersikeras menolak menandatangani dokumen tersebut. Peristiwa ini adalah buntut dari peristiwa sebulan sebelumnya, Rabu (5/3/2014), ketika beberapa negara Teluk, yaitu Arab Saudi, Emirat, dan Bahrain, memutuskan untuk menarik duta besarnya di Qatar.
Tunduknya Qatar kepada persyaratan tiga negara tersebut memunculkan pertanyaan tentang siapakah yang akan dirugikan dengan hal ini? Bagaimanakah dengan Ikhwanul Muslimin, karena persyaratan benar-benar menyebutkan Ikhwanul Muslimin secara tekstual?
Dalam situs Today’s Opinion, Abdul Bari Athwan, menyebutkan bahwa penanda-tanganan dokumen ini menunjukkan Qatar benar-benar tunduk kepada persyaratan Saudi, Kuwait dan Bahrain. Karena kalau tidak tunduk, Qatar pasti tidak akan menandatanganinya.
Menurut Athwan, persyaratan yang diajukan Saudi dan koalisinya sangatlah berat. Oleh karena itu, Qatar sempat menunda sikapnya guna mengulur waktu dan mencari jalan keluar. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Qatar khawatir krisis hubungan ini akan berkembang menjadi aksi balas dendam, seperti menutup semua akses perbatasan darat, laut dan udara, atau aksi-aksi merobohkan kekuasaan di Qatar.
Syarat-syarat Saudi itu adalah: pertama, Qatar harus berhenti memberikan kewarganegaraan kepada tokoh-tokoh Islam negara Teluk yang menjadi oposisi di negaranya. Kedua, Qatar harus menghentikan dukungan dan bantuan kepada jamaah Ikhwanul Muslimin yang telah dimasukkan Saudi ke dalam daftar organisasi teroris. Bantuan yang dimaksud mencakup dana, media, dan suaka kepada tokoh dan pemimpinnya. Mereka harus segera dikeluarkan dari Qatar.
Ketiga, Qatar harus menghentikan dukungan dan bantuannya kepada lembaga-lembaga kemanusiaan dan media, terutama di Eropa yang mendukung jamaah Ikhwanul Muslimin, dan yang menentang kudeta di Mesir, baik yang dipegang oleh tokoh Ikhwanul Muslimin secara langsung atau oleh orang yang bersimpati kepada jamaah ini.
Keempat, Qatar harus membelenggu stasiun televisi Aljazeera, melarangnya mengkritik pemerintah Mesir, atau mengundang tokoh-tokoh yang biasa mengkritik Mesir. Kelima, Qatar menutup kantor-kantor pusat studi asing yang bercabang di wilayahnya, misalnya RAND dan Brookings Institution, karena lembaga-lembaga ini dicurigai memata-matai negara Teluk dan memprovokasi rakyat untuk melawan pemerintahnya.
Saat menerima persyaratan ini, Qatar seakan sedang bunuh diri. Karena berarti mengubah peran yang saat ini dimainkannya di Timur Tengah, dan akan menghentikan koalisi regional dan internasional yang selama ini dibangunnya. Berhenti mendukung Ikhwanul Muslimin berarti berhenti berkoalisi dengan Turki, dan akan kehilangan peran Ikhwanul Muslimin yang selama ini menyeimbangkan peran gerakan “Wahabi” yang dipelihara tetangganya, Saudi.
Koalisi Qatar-Turki selama ini dibangun karena tujuan mendukung Ikhwanul Muslimin dan memudahkannya dalam mengelola negara. Hal ini sangat terlihat dalam dukungan terhadap “Musim Semi Arab” di Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, Irak, Yaman, dan negara-negara Arab lainnya yang sangat diperankan oleh Ikhwanul Muslimin. Dana dan media (aljazeera) sangat dimainkan oleh Qatar dalam hal ini.
Hal-hal yang sudah dilakukan Qatar beberapa hari ini menyusul penandatanganan Dokumen Riyadh adalah, pertama, melarang Syaikh Yusuf Qaradhawi menyampaikan khutbah Jumatnya di masjid Umar bin Khattab, pada hari Jumat kemarin, walaupun pihak Syaikh menyatakan akan kembali berkhutbah pekan depan. Kedua, mengurangi jumlah tayangan demonstrasi menolak kudeta militer di Mesir. Jumlah tayangan sudah sangat berkurang dari waktu-waktu sebelumnya. Saat ini tayangan lebih kepada revolusi Suriah.
Qatar diberi waktu dua bulan untuk mengambil langkah nyata dalam menghentikan bantuannya kepada jamaah Ikhwanul Muslimin dan membubarkannya, menjinakkan stasiun televisi Aljazeera, dan menghentikan segala bentuk provokasi menentang kudeta militer di Mesir. (msa/dakwatuna/today’sopinion)
Redaktur: M Sofwan
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang M Sofwan
