DPR: Menteri PDT Belum Pantas Klaim “Berhasil”

dakwatuna.com – Jakarta.  Klaim keberhasilan yang dirilis Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dua pekan lalu menuai kritik. Sigit Sosiantomo dari fraksi PKS menilai klaim hanya didasarkan pada satu indikator saja. Padahal menurutnya ada lima indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian RPJMN 2010-2014 pada kementerian dimaksud. Demikian disampaikan Sigit di gedung DPR RI, Jakarta (6/3).

Indikator yang pertama adalah minimal 50 kabupaten tertinggal terentaskan pada akhir 2014. Konon hasil evaluasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) tahun 2014 menyebutkan jumlahnya bahkan melampaui angka tersebut. “Saya lihat hanya pada indikator ini yang secara kuantitatif disampaikan dalam mengklaim keberhasilan,” kata Sigit.

Klaim keberhasilan berdasar indikator pertama ini pun sejatinya masih bisa diperdebatkan. Faktanya muncul daerah-daerah tertinggal baru sebanyak 20 hingga 25 daerah akibat adanya bencana alam dan pemekaran wilayah. “Artinya, pencapaian target KPDT dalam mengentaskan daerah tertinggal tidak sepenuhnya benar,” sanggah Sigit.

Indikator kedua adalah meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang di tunjukkan oleh IPM pada tahun 2010 sebesar 67,7 meningkat menjadi 72,2 pada tahun 2014. Indikator ini sulit tercapai, merujuk Midterm Review RPJMN 2010-2014, baru 32 kabupaten yang sudah memenuhi target. Sisanya 151 kabupaten masih harus diperjuangkan dan perlu kerja keras untuk meningkatkannya.

Indikator ketiga yaitu meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6% pada tahun 2010 meningkat menjadi 7,1% pada tahun 2014. Hal ini pun sulit tercapai, karena saat ini baru 48 dari 183 kabupaten yang sudah memiliki pertumbuhan ekonomi minimal 7,1%.

Indikator keempat adalah berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal dari angka 18,8% pada tahun 2010 menjadi 14,2% pada tahun 2014. Ini pun sulit tercapai karena hanya 64 kabupaten yang prosentase jumlah penduduk miskinnya mengalami penurunan. Bahkan dalam rapat banggar beberapa waktu lalu Pemerintah mengakui telah  gagal memangkas kemiskinan sesuai target yang ditetapkannya sendiri. RPJMN 2009-2014 menargetkan kemiskinan tahun 2014 sebanyak 8-10 persen dari total penduduk Indonesia, namun proyeksi terakhir mengarah ke 10,54-10,75 persen.

Indikator terakhir adalah berkurangnya pengangguran di daerah tertinggal sebesar 2,2% per tahun. “Hal ini pun rasanya susah untuk dipenuhi hingga berakhirnya masa bakti Menteri PDT yang tinggal setengah tahun lagi,” ujar Sigit.

Ditambah catatan lain, rasanya klaim keberhasilan KPDT belum pantas untuk saat ini. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) pernah merilis 12 Kementerian yang terindikasi melakukan penyimpangan dana bantuan sosial atau biasa disingkat bansos. Salah satunya adalah KPDT yang diduga melakukan penyimpangan dana bansos sebesar Rp 62,2 miliar pada tahun 2012.

KPDT juga dinilai sebagai kementerian yang paling rendah dalam penyerapan anggaran yakni Rp269,1 miliar dari Rp2,51 triliun atau hanya 10,7 persen pada semester I tahun 2013. Secara institusional persoalan lemahnya perencanaan dan koordinasi menjadi kendala klasik. “Bahkan, kebiasaan menunda pekerjaan menumpuk di akhir masa kegiatan disinyalir bisa berdampak pada belanja yang kurang berkualitas,” pungkas Sigit. (humaspks/sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

@saifulbetawi