Topic
Home / Berita / Nasional / Pemerintah Harus Realisasi Penggantian Gagal Panen

Pemerintah Harus Realisasi Penggantian Gagal Panen

9.832 Hektar Sawah di Bekasi Terendam Banjir (Foto: RISKY/RADAR BEKASI)
9.832 Hektar Sawah di Bekasi Terendam Banjir (Foto: RISKY/RADAR BEKASI)

dakwatuna.com – Jakarta, Curah hujan yang tinggi dan terus-menerus menyebabkan banjir melanda sebagian besar wilayah pertanian di tanah air seperti : Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan NTB, sehingga petani beresiko gagal panen. Hal ini jangan sampai mempengaruhi produksi pertanian secara signifikan.

Ketua Kelompok Komisi Pertanian Fraksi PKS, Habib Nabiel Al-Musawa, Jumat (24/1) mengungkapkan, Pemerintah harus merealisasikan penggantian gagal panen yang dialami oleh petani.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf e ; “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan  pada  kebijakan strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa”.

Menurutnya, jika merujuk kepada Undang-undang tersebut, hal itu harus segera direalisasikan oleh Pemerintah, karena dana tersebut dapat diupayakan dari anggaran kontigensi yang merupakan dana darurat ketahanan pangan yang digunakan pemerintah untuk menangani dan mengantisipasi bencana seperti kekeringan dan juga banjir yang melanda pertanian rakyat.

Sekarang Implementasi di lapangan tinggal menunggu komitmen dari Pemerintah, apakah memang benar-benar ingin memberikan perlindungan kepada petani atau hanya sekedar lips service saja, ujar Habib. (sbb/dakwatuna)

 

 

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Buah Impor

Cina Masih Jadi Sumber Impor Nonmigas Pemerintah

Figure
Organization