Home / Berita / Internasional / Afrika / Harga Mahal Harus Dibayar Saat Demokrasi Digilas di Mesir

Harga Mahal Harus Dibayar Saat Demokrasi Digilas di Mesir

Ilustrasi (elmarsad)
Ilustrasi (elmarsad)

dakwatuna.com – Kairo. “Semua harus membayar mahal ketika demokrasi di Mesir dihancurkan.” Demikianlah kiranya kesimpulan sebuah artikel Peter Oborne dalam Daily Telegraph, edisi Rabu (8/1/2014).

Aiman Zhawahiri, pimpinan Al-Qaidah saat ini, dulunya memutuskan untuk bergabung dengan Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai pilihan politiknya. Tapi, pada tahun 60-an, Ikhwanul Muslimin ditetapkan sebagai partai terlarang, maka berubahlah Zhawahiri menjadi tokoh seperti sekarang, pemimpin Al-Qaidah.

Oborne menceritakan temuannya saat kunjungan terakhir ke Mesir. Demonstrasi dilarang, dan penguasa banyak melakukan aksi kekejaman, berupa penculikan, penangkapan, dan penyiksaan. Selain itu, hampir seluruh kendali Mesir dipegang oleh para jenderal.

Hal ini bertentangan dengan slogan yang diusung Revolusi 25 Januari 2011; kehidupan, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Selain itu, hal ini juga akan melahirkan lagi ekstremisme dan gerakan anti-demokrasi, terutama di kalangan para aktivis Islam yang merasa kecewa karena ketika memenangkan demokrasi, militer mengkudetanya.

Saat ini, As-Sisi (59 tahun) menjadi idola kaum wanita. Fotonya ada di mana-mana, bahkan kadang disandingkan dengan dua presiden sebelumnya, Gamal Abdul Naser dan Anwar Sadat. Kemungkinan besar As-Sisi akan mencalonkan diri dalam pilpres mendatang. Apalagi setelah dibocorkannya wangsit puluhan tahun lalu bahwa dia akan menjadi presiden Mesir. Orang jadi berkeyakinan bahwa As-Sisi adalah presiden yang benar-benar tepat untuk Mesir.

Bagaimana dengan IM? Sebuah jamaah Islam yang mau berjuang lewat jalur demokrasi, dan akhirnya memenangkannya, tapi harus dikudeta. Kini IM dimasukkan dalam daftar organisasi teroris, dengan mengeksploitasi aksi ledakan di Mapolwil Manshurah. Walaupun ada pengakuan Jamaah Anshar Baitil Maqdis yang melakukannya, IM tetap dituduh terlibat. Padahal JABM adalah musuh besar IM; Presiden Mursi pernah mereka kafirkan.

Para pimpinan IM saat ini berada di penjara, atau kalau tidak, menyelamatkan diri ke luar negeri. Presiden Mursi juga berada dalam tahanan yang tidak diketahui tempatnya.

Inggris dan Amerika jelas terlibat dalam kudeta militer di Mesir. Karena keduanya tidak menyebut hal yang terjadi di Mesir sebagai sebuah kudeta. Menlu Inggris menyebut penguasa kudeta sebagai pemerintahan yang baru, sedangkan menlu Amerika menyebut As-Sisi telah mengembalikan demokrasi pada jalannya yang benar.

Apa yang menjadi alasan Inggris dan Amerika lebih memilih sikap seperti itu? Apakah karena kedua beranggapan kekuasaan As-Sisi lebih menjanjikan stabilitas di Timur Tengah? Untuk jangka pendek mungkin iya, tapi tidak untuk jangka panjang. Sangat dikhawatirkan kasus Aiman Zhawahiri menjadi fenomena yang akan terjadi di waktu mendatang. Zhawahiri mempunyai pandangan bahwa Barat tidak menginginkan adanya demokrasi di dunia Islam, oleh karena itu jalan satu-satunya adalah perjuangan bersenjata.

Zhawahiri tak salah. Tahun 1992 FIS menang telak, tapi harus lengser karena kudeta militer. IM sabar berjuang dalam intimidasi selama 80 tahun, begitu memimpin Mesir, mereka pun dikudeta militer.

Pada kasus IM, para pemimpinnya memang selalu menekankan bahwa perjuangan damai adalah saltu-satunya alternatif, tapi apakah semua anggota IM akan tunduk pada kebijakan pemimpin mereka, sabar terhadap kejahatan penguasa militer? (msa/dakwatuna/elmarsad)

Redaktur: M Sofwan

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Ketua Studi Informasi Alam Islami (SINAI) periode 2000-2003, Kairo-Mesir

Lihat Juga

Mesir Sita Seluruh Aset Pendukung Ikhwanul Muslimin

Figure
Organization