ISSaCT: As-Sisi Pantas Dituntut Di Mahkamah Internasional

dakwatuna.com – Koordinator The Institute of Strategic Studies and Civilizational Transformation (ISSaCT), Sapto Waluyo, mengecam sikap dunia yang bungkam dengan kekejaman junta militer di Mesir. Hal itu diungkapkan dalam acara Public Lecture bersama Prof. Tareq Masoud dari John F. Kennedy School of Government di Universitas Harvard.

“Apa yang terjadi di Mesir bukan konflik antara warga versus pemerintah, melainkan pembantaian massal. Rakyat dan mahasiswa melakukan aksi damai untuk mengembalikan pemerintahan yang sah, tapi rezim militer di bawah kontrol Jenderal Abdel Fattah al-Sisi justru menyerang brutal.

Penguasa menuding organisasi Ikhwanul Muslimin sebagai teroris, padahal aparat sendiri yang mengerahkan preman dan agen intelijen untuk membuat keonaran,” cetus Sapto, yang melakukan riset tentang Mesir pasca Revolusi 25 Januari 2011.

Prof. Tareq membenarkan Ikhwan sejak berdiri 1928 menjalankan prinsip gerakan sipil damai (non-violence). Dalam kuliah umum bertajuk “Democracry Revised: Global Experience”, Tareq menepis tudingan Ikhwan sebagai organisasi teroris.

“Pada tahun 1942, Hassan al-Banna selaku pendiri Ikhwan ikut serta dalam pemilihan umum dan mendukung proses demokrasi. Al-Banna memandang demokrasi yang menghargai kebebasan dan menjaga kehormatan manusia sebagai sistem yang sesuai dengan nilai Islam,” ungkap Tareq yang menulis disertasi PhD tentang pengaruh gerakan Ikhwan di Universitas Yale.

“Kondisi Mesir saat ini lebih buruk dari era Husni Mubarak dan Gamal Abdel Nasser. Keamanan warga terancam dan kebebasan sipil serta pers tertekan. Itu kemunduran besar bagi kelompok liberal dan demokrat, tak hanya ujian berat bagi Islamis,” papar Tareq.

Sementara itu, politisi muda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Zulkieflimansyah, mengakui kondisi di Indonesia lebih kondusif untuk perkembangan demokrasi.

“Militer di Indonesia turut serta dalam proses reformasi. Kekuatan sipil dan gerakan mahasiswa juga masih besar pengaruhnya. Karena itu, rezim otoriterian kecil kemungkinan tampil kembali di Indonesia, beda dengan Mesir,” ujar Zul yang pernah menjabat Ketua SMUI dan menjadi visiting scholar di Universitas Harvard. Untuk itu, PKS sepakat dengan seruan ISSaCT agar dunia (PBB dan OKI) berinisiatif menghentikan pembantaian di Mesir.

“Tindakan Al-Sisi lebih buruk daripada Jenderal Pinochet dari Chili, sehingga pantas dituntut di Mahkamah Internasional,” tegas Sapto. (sw/sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Saiful Bahri

Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

@saifulbetawi