dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Kairo. Sebuah sumber internal di Koalisi Nasional Pro-Demokrasi Anti-Kudeta menyebutkan adanya mediasi, komunikasi, dan tekanan dari Amerika dan Eropa agar Koalisi koalisi tidak memboikot referendum konstitusi yang baru.
Seorang elit dalam Koalisi, Ahmad Abdul Qadir, mengatakan bahwa para pimpinan Koalisi beberapa kali mendapatkan hubungan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat berkaitan dengan pelaksanaan referendum konstitusi Mesir yang baru. Namun Koalisi sudah memutuskan untuk menolak perundingan dengan pihak eksternal Mesir, dan lebih memilih bekerja dengan elemen-lemen dalam negeri, apalagi jika pihak eksternal berkehendak mendikte langkahnya.
Abdul Qadir juga menyatakan bahwa Koalisi menentang adanya road map yang dibuat As-Sisi setelah melakukan kudeta militernya. Karena menentang road map, maka berarti menentang seluruh hal yang terkait dengannya termasuk amandemen dan referendum konstitusi. Hal ini dinyatakannya, karena penguasa kudeta mempunyai keinginan melibatkan Ikhwanul Muslimin dalam pemerintahan yang baru guna melancarkan proses referendum.
Alasan Uni Eropa dan Amerika Serikat menekan Koalisi adalah agar proses politik Mesir berikutnya bisa berjalan lebih damai dan mulus. Pihak Koalisi menilai, kekacauan yang saat ini terjadi di Mesir sangat merugikan Eni Eropa dan Amerika Serikat. Apalagi kalau sampai konstitusi yang baru tidak berhasil disahkan rakyat melalui referendum, maka secara hukum, Mesir harus kembali kepada konstitusi 2012 yang dihasilkan saat pemerintahan Presiden Mursi. (msa/dakwatuna/islammemo)
Redaktur: M Sofwan
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang M Sofwan
