dakwatuna.com – Kairo. Pengamat militer, Adil Sulaiman, mengatakan bahwa konstitusi Mesir yang baru memberikan keistimewaan lebih kepada militer Mesir. Militer semakin bisa mengintervensi urusan sipil, misalnya mengangkat menteri pertahanan dan mengadili rakyat sipil dalam pengadilan militer.
Ketika militer mempunyai wewenang mengangkat menteri pertahanan, hal ini berarti semakin kuatnya posisi As-Sisi yang sekarang menjabat menteri pertahanan dan memimpin kudeta militer atas Presiden Mursi awal Juli yang lalu.
Ketika wewenang mengangkat menteri pertahanan dipegang oleh militer, ini berarti merampas hak seorang presiden dan hak rakyat yang memilihnya.
Selain itu, konstitusi yang baru juga memberikan hak militer untuk mengadili rakyat sipil, yaitu ketika rakyat sipil melakukan kejahatan terhadap personil militer. Sebelumnya, hal ini juga sudah dilakukan. Sejak penggulingan Mubarak pada tahun 2011 yang lalu, ada 1200 rakyat sipil yang disidang di pengadilan militer.
Lebih dari itu, aset militer tetap menjadi rahasia militer, dan tidak bisa diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan negara. (msa/dakwatuna/fj-p)