dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dinilai memiliki banyak persoalan. Pilkada langsung juga diyakini sebagai pemicu terjadinya konflik horizontal di daerah.
“Lihat saja seringnya timbul konflik horizontal, adanya budaya politik dan kebanyakan Pemilukada ini berujung di MK,” kata Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/9).
Dia mencontohkan, seperti yang terjadi di Jawa Timur, konflik horizontal terjadi dengan mudahnya. Karena Pilkada, kata dia, keluarga yang saling berbeda pandangan dapat bertengkar.
“Di Jatim sangat menyedihkan, antar keluarga berantem, antar kiai saling tidak enak komunikasinya. Makanya Pilkada langsung ini tidak bagus,” sebut dia.
Selain itu, dia juga mencontohkan Pilkada langsung yang terjadi di Jombang, Jawa Timur. Di mana, salah satu calonnya harus menghabiskan biaya sebesar Rp 40 miliar.
“Di Jombang itu menghabiskan Rp 40 miliar. Bagaimana coba mengembalikan dananya itu kalau tidak korupsi. Padahal Jombang sumber daya alamnya tidak ada,” imbuhnya.
Selain itu, menurut dia, kondisi sosial masyarakat saat ini, masih belum banyak yang mampu memahami demokrasi. Akibatnya, lanjut dia, demokrasi yang terjadi dalam langsung selalu berujung money politic.
“Demokrasi ini belum bagus, tingkat pendidikan juga masih sangat rendah dan ini menjadi tantangan yang harus dijawab,” tegasnya.
Karena itu, dia berpendapat, untuk menghindari money politic dan konflik horizontal yang sering kali terjadi karena Pilkada, ada baiknya jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Kalau mau itu dikembalikan ke DPRD, kalau ada money politic tentu akan ketahuan karena terorganisir,” pungkasnya. (mdc/sbb/dakwatuna)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
