Proklamasi yang Menyejahterakan Rakyat

dakwatuna.com – Proklamasi merupakan langkah awal untuk keluar dari zona kesengsaraan ke zona yang bisa menikmati kehidupan dengan lebih baik. Harapan itu terhujam dalam benak setiap pejuang yang rela dengan senang hati mengorbankan dirinya demi kehidupan yang lebih layak untuk anak cucunya di masa yang akan datang. Namun, itu semua tidak sejalan dengan asa dan harapan para pejuang di masa lalu.

“Jauh api dari panggang” itulah yang mungkin layak untuk di sematkan dalam nilai kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Kesejahteraan untuk ruang lingkup yang lebih baik membuat seseorang jauh dari nilai-nilai kesejahteraan. Nilai yang membuat setiap orang di masa kemerdekaan bisa menikmati kekayaan alam yang melimpah ruang di negara Indonesia ini, kemerdekaan yang hadir dari darah para pejuang kini harus keluar dari nilai-nilai kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sudah lebih dari enam dasawarsa Indonesia menikmati kemerdekaan. Namun, makna kemerdekaan belum mampu memenuhi ruang realitas. Padahal, pembentukan negara dan peralihan kemerdekaan mengamanatkan kesejahteraan bagi segenap rakyatnya.

Sejarah kesejahteraan Indonesia tengah diterpa angin kencang. Kondisi negara setelah merdeka lebih dari enam dasawarsa yang lalu masih dalam keadaan memprihatinkan. Kemiskinan, korupsi yang merajalela masih mewarnai negeri ini. Padahal, kekayaan yang ada di negeri ini semestinya sudah mampu menyejahterakan rakyatnya. Tapi kenyataan yang ada malah sebaliknya.

Indonesia tengah mengalami masa-masa kelam dalam sejarah kesejahteraan. Jumlah pengangguran semakin tak terhitung jumlahnya. Gab antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Puluhan juta rakyat Indonesia terpuruk dalam jurang kemiskinan. Jaminan sosial rakyat belum memadai. Kelimpahan sumber daya alam dieksploitasi secara membabi-buta oleh pemodal asing tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini jika dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan kepanikan massal yang berujung pada ketidakstabilan negara.

Pemerintah memiliki peran penting dalam bingkai menyejahterakan rakyat. Pemerintah sebagai penentu sebuah kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap kondisi pasar dan rakyat. Maka harus ada political will yang kokoh dan mengakar dalam mewujudkannya. Jangan sampai kesejahteraan rakyat hanya menjadi angan-angan kosong tanpa kemauan besar dalam mewujudkannya. Adalah sebuah pengkhianatan serius terhadap amanah rakyat, jika kesejahteraan belum menjadi agenda prioritas pemerintahan.

Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan dan peluang besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah ruah menjadi faktor utama menuju kesejahteraan. Namun, kelimpahan justru berbalik arah menjadi malapetaka menyakitkan. Sumber daya alam habis dikerok oleh bangsa asing, sementara sumber daya manusia belum terpenuhi kesehatan, keahlian, dan kemampuannya.

Perjalanan menuju kesejahteraan rakyat Indonesia masih teramat panjang. Budaya konsumsi elitis pemerintahan belum kunjung terkikis, hingga mengancam produktiftas. Budaya taking profit belum memudar dari sejumlah proyek kesejahteraan, hingga korupsi terus memuncak. Kebijakan-kebijakan yang tidak substantif terus bermunculan dengan sejumlah argumennya yang lemah. Kemauan masyarakat belum kunjung muncul untuk tampil dalam perekonomian mandiri. Ya, perjalanan menuju kesejahteraan masih teramat panjang, namun setidaknya kita mampu memperpendek dan mempercepat perjalanan menuju kesejahteraan.

Data dari tahun 2011 saja Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36%), turun 0,13 juta orang (0,13%) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%).

Selama periode Maret 2011–September 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,09 juta orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,95 juta orang pada September 2011), sementara di daerah pedesaan berkurang 0,04 juta orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,94 juta orang pada September 2011).

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 9,23%, menurun sedikit menjadi 9,09% pada September 2011. Penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2011 sebesar 15,72%, juga menurun sedikit menjadi 15,59% pada September 2011.

Saat ini tahun 2013 sedang berjalan kehidupan bangsa ini semakin dipersulit dengan tingkah laku para pelaku politik yang berongkang kaki menikmati keringat rakyat Indonesia tanpa mempedulikan apa yang mereka lakukan untuk rakyat yang telah memilih mereka. Berpikir tentang upaya menyejahterakan rakyat merupakan tema pembahasan yang menarik. Apalagi, di tengah kondisi rakyat yang sedang kebingungan di persimpangan jalan. Adalah keniscayaan, timbulnya berbagai permasalahan kesejahteraan ke permukaan. Namun, bukan permasalahan itu yang menjadi akhir sebuah peristiwa. Peristiwa selanjutnya yang harus dibangun adalah pengentasan terhadap berbagai permasalahan kesejahteraan.

Sesungguhnya negara Indonesia adalah negara yang teramat kaya. Dengan kekayaannya Indonesia bisa terbebas dari jerat kemiskinan. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk berusaha dan memanfaatkan segala sumber daya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dan yang paling dapat menyejahterakan rakyat adalah pemerintah. Pemerintah ada memang untuk melayani rakyat. Aparat pemerintah dalam tingkatan manapun memang di adakan untuk tujuan menyejahterakan rakyat. Pemerintah harus mengusahakan dengan sekuat tenaga mencari jalan untuk menyejahterakan rakyat.

Kesejahteraan rakyat Indonesia masih banyak yang perlu dibenahi, setidaknya dari tiga sisi yang saling simultan; distribusi pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran. Upaya menyejahterakan rakyat harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, bisa dilakukan dengan cara; pemerataan pembangunan, pemberdayaan lembaga keuangan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jaminan Sosial Masyarakat Memadai.

Dengan hal ini lah masyarakat diharapkan akan memiliki kesejahteraan dalam kehidupannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk negara dan bangsa. Sehingga menjadikan negara ini besar dan disegani oleh seluruh negara di permukaan bumi ini.

Redaktur: Ardne

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Toto Hidayat, SPdI.

Lulusan dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Lulus dari Universitas tahun 2012 aktif di organisasi kemahasiswan kampus. Anak ketiga dari 6 bersaudara ini sekarang dalam program Sekolah Guru Indonesia Dompet Dhuafa. Guru Model yang di tempatkan di Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain jadi guru model, penulis juga aktif di berbagai pelatihan guru di kabupaten Buton, Penulis, dan Penyiar Radio Ozzon Kota Baubau Sulawesi Tenggara. Motto Hidupnya �Isbiru Wassabiru Warrabitu�.