Komnas HAM Meminta Pemerintah Bersikap Tegas atas Tragedi Mesir

dakwatuna.com – Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia diminta bersikap tegas dalam merespons kekerasan militer di Mesir. Sayangnya pemerintahan SBY masih memperlihatkan sikap pasif dalam menyaksikan kekejaman tersebut.

“Sikap ini justru tidak respek dan proteksi terhadap hak asasi manusia sebagai anggota PBB,” ujar anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai di Jakarta, Kamis (15/8).

Pigai menjelaskan ada dua tindakan militer Mesir yang dipimpin Jenderal Abdel Fatah Al Sisi yang bertentangan dengan demokrasi dan HAM.

Pertama, kudeta miter adalah anti-demokrasi karena dunia telah melihat Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilu di Mesir dan menjadikan Muhammad Mursi sebagai presiden.

“Alasan militer Mesir bahwa penggulingan dilakukan karena Mursi tidak mau berkoalisi atau rekonsiliasi dengan kelompok lain tidak dapat dibenarkan, “ tambahnya.

Kedua, kekerasan dan kekejaman yang mengakibatkan ribuan orang tewas bertentangan dengan Deklarasi Universal PBB tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

“Indonesia sebagai negara pihak yang menandatangi Konvensi PBB tentang ICCPR harus tegas terhadap kekejaman militer Mesir yang secara sengaja membungkam kebebasan ekpresi rakyat, melakukan penganiayaan, penyiksaan, serta pembunuhan terhadap demonstran pendukung Mursi,” pungkasnya. (pksp)

Redaktur: Saiful Bahri

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Tim dakwatuna

Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

@dakwatuna