“Keberpihakan kebijakan harus tercermin dari keberpihakan anggaran untuk memodali koperasi,” kata Jazuli, Kamis (11/7).
Jazuli menambahkan, program pemerintah terkait pendampingan dan pemberdayaan koperasi harus digalakkan agar koperasi Indonesia semakin profesional, tepercaya dan proven (semakin bankable). Ia menilai aktivitas koperasi adalah aktivitas ekonomi yang riil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tak berguna jika sektor riil tidak berkembang.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah lebih tegas dalam memihak koperasi via APBN maupun APBD. “Namun jangan digunakan untuk kepentingan politis,” ungkapnya.
Saat ini PKS, tutur Jazuli, terus mendorong kemajuan koperasi dengan pembentukan koperasi sukses di seluruh Indonesia, “Kita bantu modal, jaringan perbankan, pelatihan dan pengembangan,” ungkapnya.
Menurutnya, koperasi harus menjadi prioritas karena merupakan jati diri ekonomi Indonesia yang sesuai karakter bangsa, “Koperasi sudah teruji selamatkan Indonesia dari krisis selama bertahun-tahun, inilah hakikat ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945,” tukasnya. (sbb/dkw)