Topic
Home / Berita / Opini / Lorong Gelap Masa Depan Politik Mesir

Lorong Gelap Masa Depan Politik Mesir

Oleh Fahmi Huwaidi*

Fahmi Huwaidi (inet)
Fahmi Huwaidi (inet)

dakwatuna.com – Kondisi Mesir sudah sangat kacau, membingungkan, apa yang akan terjadi di Mesir? Sebenarnya, poin-poin pernyataan militer 3 Juli lalu sudah menjawabnya. Tapi ada satu hal mendasar yang tidak terjawab, kapan semua poin itu akan dilaksanakan?

Tidak terjawabnya pertanyaan “kapan” ini membuat terbukanya semua kemungkinan yang akan terjadi. Penulis tidak sedang berpolemik tentang nama yang tepat untuk mendeskripsikan peristiwa terakhir yang terjadi di Mesir. Karena substansinya lebih penting daripada sekedar namanya, terutama dari sisi hukum dan perundangan.

Memang terjadi polemik tentang hal itu. Ada yang menyebutnya sebagai kudeta militer. Ada yang mengatakan, itu bukan kudeta militer, tapi sekadar intervensi militer. Ada juga yang menyebutnya sebagai revolusi pelengkap revolusi 25 Januari. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai gerakan yang bertujuan untuk meluruskan, sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Anwar Sadat. Saat itu ada beberapa pendukung Presiden sebelumnya, Gamal Abdel Naser yang berusaha membuat konspirasi menggulingkan Sadat. Dengan cepat Sadat menggilas mereka dan memasukkan mereka ke dalam penjara.

Apapun nama yang disematkan untuk peristiwa terakhir, semua orang bisa mengerti isi penyataan militer tersebut, dan mengerti bahwa tindakan militer tersebut adalah respon dari perseteruan dan perpecahan yang terjadi di Mesir. Militer berusaha untuk mendekatkan pandangan kelompok-kelompok tersebut. Walaupun sebenarnya usaha ini juga belum dilakukan oleh militer.

Semua orang juga mengerti bahwa militer telah mengajukan beberapa usulan untuk menghentikan kemelut Mesir ini, tetapi Presiden Mursi tidak menerima usulan-usulan tersebut. Lalu militer mengeluarkan ancaman dan ultimatum. Dan akhirnya ketika Presiden Mursi tidak merubah sikapnya, militer pun menggulingkannya tanpa menyentuh rekan dan pemimpin partainya. Lalu militer mengangkat ketua Mahkamah Konstitusi sebagai presiden sementara untuk masa transisi sampai didapatkan presiden terpilih yang baru.

Setelah mencermati isi pernyataan militer, dan mengamati implikasinya pada kondisi riil, kita bisa menarik beberapa kesimpulan:

  1. Sebenarnya, pihak militerlah yang paling berperan dalam hal ini dari awal hingga akhir. Militer memanfaatkan demonstrasi yang kian memanas menuntut Presiden Mursi mundur.
  2. Militer menekankan bahwa tindakan yang diambilnya adalah karena panggilan peran kebangsaan, bukan peran politik. Militer juga berusaha memberikan jaminan akan tetap menjaga jarak dengan politik. Militer menyadari bahwa mengkudeta presiden yang terpilih secara demokratis dapat memutus bantuan ekonomi dari Eropa dan Amerika. Selain memang untuk memperbaiki wajah mereka dalam opini publik.
  3. Tindakan militer tersebut diambil setelah tuntutan yang berlangsung sepanjang tahun dari kalangan liberal dan sekular, yang mendapatkan sambutan dari masyarakat luas, terutama para pendukung rejim Mubarak.
  4. Polemik tentang kudeta-bukan kudeta ini terasa selesai setelah Hakim Agung Thariq Al-Bisyri pada tanggal 4 Juli yang lalu mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, menggulingkan Presiden Mursi dan membekukan konstitusi adalah benar-benar kudeta militer atas konstitusi yang dilahirkan aspirasi tulus mayoritas rakyat Mesir.
  5. Presiden sementara yang baru, adalah praktisi hukum yang bersih dan kompeten. Sayangnya, dia datang dari luar dunia politik. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan-keputusan politik tetap akan berasal dari pihak militer. Minimal selama masa peralihan.
  6. Presiden sementara akan menggunakan kebebasannya dalam mengeluarkan dekrit selama masa peralihan. Karena Majelis Permusyawaratan telah dibekukan, hal ini berarti dia akan memegang dua otoritas sekaligus; legislatif dan eksekutif. Dan sebenarnya, yang akan memegang dua otoritas sekaligus ini adalah pihak militer.
  7. Hingga saat ini, semua langkah yang disebutkan dalam roadmap tidak ditentukan tanggal mainnya. Tidak diketahui berapa lama masa peralihan, sampai kapan konstitusi dibekukan, sampai kapan dilakukan amandemen konstitusi, kapan akan dilangsungkan pemilu legislatif  dan presiden yang katanya akan dilakukan lebih awal. Padahal pemilulah yang akan menentukan porsi kekuatan masing-masing pihak partai politik.

Demikianlah beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari keluarnya pernyataan militer dan implikasi yang telah ditimbulkannya. Sehingga yang akan terjadi adalah:

  1. Tidak adanya kejelasan waktu akan membuka banyak sekali kemungkinan; baik positif maupun negatif. Karena waktu yang tidak pasti berarti bisa panjang, bisa pendek. Sehingga kembali hadirnya pemerintahan sipil demokratis sangat sulit diharapkan.
  2. Isi pernyataan militer sebenarnya tidak jauh berbeda dengan inisiatif yang diajukan Presiden Mursi yang terakhir. Oleh karena itu, sebenarnya target terpenting yang diinginkan dengan pernyataan itu hanyalah untuk mengkudeta Presiden Mursi.
  3. Sebenarnya sekarang sedang terjadi peralihan kepada demokrasi kerakyatan. Dalam demokrasi ini akan sangat sulit mengendalikan berbagai reaksi. Selain itu, akan banyak sekali kebijakan yang berimbas kepada pembatasan hak-hak asasi. Seperti sudah langsung terlihat begitu kudeta berhasil dilakukan. Ini tentu sangat mengkhawatirkan banyak pihak.

Yang kita pikirkan bukanlah sekadar satu kelompok hengkang, digantikan dengan kelompok yang baru. Karena yang lebih penting adalah apakah bangsa Mesir pada akhirnya akan menjadi pemenang? Inilah yang mungkin tidak ada di benak masing-masing kelompok ketika sengit menyerang kelompok yang lain. Wallahu A’lam (Terjemahan H. Muh. Sofwan Abbas, MA)

*Penulis buku, pengamat politik dan cendikiawan Mesir

Redaktur: Samin Barkah

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Konflik Air Antara Ethiopia, Sudan, dan Mesir

Figure
Organization