dakwatuna.com – Jakarta. Pemerintah Indonesia merubah kembali kriteria calon jamaah haji (CJH) yang akan dipangkas menyusul pemangkasan kuota haji tahun 2013 oleh Pemerintah Arab Saudi. CJH usia lanjut dan CJH yang memerlukan bantuan alat, baik tongkat dan kursi roda, bisa agak sedikit lega. Pasalnya, dua kriteria pemangkasan tersebut dibatalkan karena Pemerintah Arab telah menyediakan fasilitas thawaf bagi mereka.
“Pemerintah Arab Saudi telah membuatkan fasilitas thawaf khusus bagi lansia dan pengguna kursi roda. Walaupun sifatnya darurat, tapi bisa digunakan nantinya”, kata Suryadharma Ali (SDA) di Gedung VIP Terminal 1, Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Kamis (27/6).
Menurutnya, fasilitas tersebut akan sangat membantu bagi para CJH usia lanjut maupun CJH yang menggunakan tongkat atau kursi roda. Karena, fasilitas tersebut akan mempermudah mereka dalam mengitari Ka’bah untuk melakukan thawaf. Selain itu, tempatnya akan terpisah dari tempat thawaf jamaah haji yang biasa. “Fasilitas tersebut bersifat knock down dan dapat digunakan untuk 7000 jamaah per jam untuk thawaf”, jelasnya.
Awalnya Pemerintah Indonesia memang melarang CHJ usia lanjut dan CHJ pengguna tongkat atau kursi roda untuk diberangkatkan ke tanah suci tahun ini. Hal tersebut dilakukan atas pertimbangan keamanan mereka karena kondisi Masjidil Haram yang saat ini kurang memungkinkan. Namun, setelah mendapat penjelasan dari ad interim Menteri Haji Arab Saudi, Abdul Aziz Khoja, dan Wakil Menteri Haji, Hatim Qadhi, pihaknya mulai yakin bahwa CHJ usia lanjut dan CHJ kursi roda dapat diberangkatkan ke tanah suci tahun ini.
Untuk CJH yang telah berhaji, larangan tersebut akan tetap diberlakukan untuk mereka sampai keadaan kembali pulih. Selain itu, pemangkasan kuota haji akan didasarkan pada nomor urut CJH. Misalnya, pada tahun ini sebanyak 194 ribu CHJ yang akan berangkat. Maka, nomor urut 1 ” 194 ribu yang dapat dipastikan berangkat. Sedangkan, nomor urut 195 akan diberangkatkan tahun depan dengan prioritas nomor urut 1. Begitu seterusnya hingga keadaan kembali seperti semula.
Sedangkan untuk pengumuman nya, SDA masih belum dapat memastikan kapan pastinya. “Yang jelas, nanti yang akan memberi pengumuman siapa saja yang kena pangkas atau yang jadi berangkat adalah kanwil-kanwil yang ada di daerah”, ungkapnya.
SDA sebelumnya melakukan kunjungan ke Arab Saudi sejak hari Minggu (23/6) lalu untuk menyampaikan surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terkait keberatan Indonesia atas pemotongan kuota haji tahun 2013 sebesar 20 persen dari kuota dasar 211.000. Setibanya di Indonesia, SDA langsung memberikan penjelasan mengenai hasil dari kunjungan kerjanya tersebut.
Selain menjelaskan mengenai adanya fasilitas tersebut, SDA juga menjelaskan mengenai renovasi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. “Menurut pemahaman saya, Masjidil Haram ini bukan sekedar di renovasi. Tapi di robohkan dan dibangun ulang”, ujarnya.
Sehingga, lanjutnya, tidak cukup waktu beberapa bulan saja dalam penyelesaiannya. Pembangunan tersebut dibagi menjadi tiga gelombang. Setiap gelombang nya, diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih satu tahun. Dengan demikian, kemungkinan pemotongan kuota haji akan berlangsung hingga 4 tahun ke depan.
“Bukan mendahului, tapi pemotongan tersebut bisa jadi selama 4 tahun ke depan. Pemerintah Arab memang berjanji menyelesaikan pembangunan tersebut tahun 2016, tapi entah sebelum atau sesudah bulan haji. Jadi kita jaga-jaga saja”, ungkapnya.
Bahkan menurutnya, setelah selesai pembangunan Masjidil Haram, pembangunan selanjutnya akan di lakukan di Mina dan beberapa lokasi lainnya.
Mengenai kerugian yang diderita akibat pemotongan kuota, SDA mengemukakan bahwa kemungkinan besar pihak Arab Saudi akan mengembalikan kerugian tersebut. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari ketidaksesuaian Arab Saudi terhadap kontrak yang telah ditanda tangani bersama Pemerintah Indonesia pada bulan Februari 2013 lalu.
“Pemerintah Arab Saudi memberikan sinyal akan mengambil beban kerugian yang kita derita akibat pemberitahuan pemotongan kuota yang sangat mendadak”, ungkapnya.
Mereka, imbuh nya, menyatakan bahwa seharusnya memang pihaknya tidak menikmati uang para CJH yang tidak jadi berangkat tahun ini. Sehingga hal tersebut menjadi sinyal positif atas pengembalian uang yang telah dikeluarkan. Misalnya untuk sewa tenda, catering, pesawat yang lebih dari kuota pemotongan.
Namun, pihaknya masih menunggu keputusan final dari Pemerintah Arab Saudi meskipun kemungkinan tersebut sudah sangat kecil sekali. Sampai saat ini memang Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan akhir mengenai permohonan pembatalan kuota dan persetujuan lainnya. “Akan tetapi, jika melihat kondisi di sana dan memperhatikan penjelasan dari ad interim Menteri Haji Arab Saudi dan Wakil Menteri Haji, sepertinya jawabannya akan sama, tidak mungkin”, terangnya. (mia/dyn/jpnn)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai: