dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Bandung. Rabu malam, 12 Juni 2013, para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) di Lembang. Rapat yang juga dihadiri tiga menteri asal PKS itu rupanya juga membahas soal manuver-manuver politik paska partai pimpinan Anis Matta itu menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kompensasivnya.
Ditemui wartawan, Kamis 13 Juni 2013, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengungkapkan salah satu pion pertemuan itu. Dia mengungkapkan, menteri asal PKS ditawari pindah partai politik agar tetap berada di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Bahkan, kata dia, menteri PKS dijanjikan fasilitas lain di struktur dewan pimpinan pusat termasuk semua kelengkapan keanggotaan.
“Menteri kami kan bukan orang yang gila jabatan. Mereka murni bekerja untuk rakyat. Semua iming-iming itu hanya angin lalu buat kami,” kata Hidayat.
Menurut Hidayat, manuver politik semacam itu adalah upaya lama yang dilakukan partai penguasa untuk menarik para kader PKS yang potensial. “Kami solid dan tidak akan tertarik dengan iming-iming itu,” katanya.
Mantan ketua MPR ini bahkan mengungkapkan, saat ini sudah ada proses lobi antar partai di parlemen hingga DPP. “Lobi ini untuk mengisi kekosongan bila menteri dari PKS jadi dirombak SBY. Banyak yang ingin mengisi posisi tiga menteri. Semua terserah presiden. Ini haknya,” kata dia.
Posisi PKS di koalisi memang berada di ujung tanduk sejak menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pasalnya, Sekretariat Gabungan koalisi sudah sepakat untuk mendukung kebijakan tak populer itu.
Jika PKS betul-betul keluar koalisi, bukan tak mungkin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mencopot kader PKS yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. (eh/vvn)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(5 votes, average: 8.60 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
