dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Gelaran pemilihan kepala daerah telah berhasil melahirkan beberapa estafet baru dari proses rekrutmen politik yang demokratis. Gelaran ini tentunya tidak berjalan mulus karena ada beberapa spasi yang masih mengganjal yakni adalah kontroversi mengenai golongan putih (golput). Belajar dari beberapa hasil pilkada terlihat semakin menguatnya gejala golput. Hal ini akan menjadi sebuah kekhawatiran bagi kualitas demokrasi yang dihasilkan. Dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hal pilih di beberapa Pilkada. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2007 saja tercatat persentase pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya (voter turn-out) dari 3.737.489 jumlah penduduk, tingkat partisipasi hanya sebesar 65,4 persen kemudian turun menjadi 63,5 persen di tahun 2012 (putaran 1). Pilkada Jawa Barat 2008, dari 37,3 persen menurun menjadi 63,8 persen di tahun 2013. Sumatera Utara pada Pilkada tahun 2008 dari 60,05 persen turun menjadi 48,6 persen di 2013. Pilkada Bali pada tahun 2008 dari 80 persen menjadi 74 persen, dan Jawa Tengah pada tahun 2008 dari 58,45 persen turun menjadi 51 persen di tahun 2013.
Berkaca dari Pilkada Jawa Tengah terlihat adanya penurunan tingkat partisipasi pemilih sebagai pertanda rendahnya efikasi politik di kalangan pemilih. Meluasnya gelaja alienasi politik dalam pilkada Jateng lebih disebabkan meningkatnya gejala pragmatisme dan deparpolisasi dalam pemilih. Artinya gejala emoh partai suda begitu menggurita ditambah lagi meningkatnya penilaian dari pemilih mengenai calon yang diusung tidak memberikan manfaat yang berarti baginya bahkan sebagian masyarakat menilai gelaran ini sebagai upaya memperkaya segelintir elit politik. Dalam kasus Pilkada Jateng terlihat mandeknya dialektika peran dan fungsi sebuah partai politik (parpol) yang seharusnya bekerja sebagai relasi partai dengan pendukungnya agar mampu juga sebagai corong penyelenggara pemilu agar menarik partisipasi pemilih. Dari beberapa partai yang terjun dalam ritual demokrasi ala Jateng ini terlihat hanya beberapa parpol yang dapat memaksimalkan mesin politiknya. Ironisnya ada beberapa partai koalisi yang tidak mampu memainkan mesin politik alias hanya ongkang-ongkang kaki saja, sehingga sinergistas antar parpol koalisi sangat lemah.
Disorientasi Pemilih
Rendahnya efikasi politik lebih banyak diakibatkan menjamurnya kasus yang melilit sebagian elit partai politik kita. Hal ini tentu berakibat pada gejala deparpolisasi, bahkan ada yang menarik dari perilaku pemilih, dengan adanya disorientasi pemilih. Untuk yang terakhir kita dapat membaca hasil survei yang digelar Bulaksumur Empat Research and Consulting (BERC) yang mana mayoritas pemilih sebanyak 39,5 persen akan memilih jalan golput bila tidak ada caleg yang berasal dari kalangan artis atau pesohor, mereka menilai kalangan pesohor ini lebih muda diingat secara psikologis. Ini artinya politisi pesohor sedikit banyak mampu menarik perhatian pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ironisnya di tengah-tengahnya merosotnya kepercayaan publik terhadap politisi instan tapi malah sebaliknya, sebuah anomali ketika sebagian publik menilai politisi instan kurang mendapat kepercayaan dimata publik, tapi malah sebaliknya sebagian masyarakat menilai politisi pesohor mampu menarik simpati pemilih apatis. Ini menunjukkan peran tokoh menjadi yang utama di atas peran partai politik. Sehingga golput semacam ini sulit diduga karena fluktuasinya cenderung mengikuti tokoh-tokoh yang diusung. Bila belajar dari kasus Pilkada Jateng secara matematis kenaikan angka golput lebih disebabkan beberapa hal. Pertama, lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan umum (KPU) kurang masif dalam menyosialisasikan pentingnya pemilu. Ini terlihat di daerah semi perkotaan gaung pemilu kurang mengigit, sehingga banyak pemilih yang tidak mengerti bila akan ada ritual pilkada. Kedua, tidak bekerjanya mesin partai dalam upaya mengurangi rendahnya efikasi politik yang menjangkiti pemilih mengambang (swing voters). Ini artinya telah terputusnya relasi partai politik dengan pemilih. Dialektika peran dan fungsi sebuah partai politik sangat berpengaruh dalam upaya menarik pemilih yang apolitis, artinya partai politik harus dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan antara perilaku politik dalam logika kompetisi dengan menjalankan fungsi mengagregasi kepentingan rakyat.
Ketiga, adanya drama politik yang selalu terjadi menjelang seperti kampanye gelap (black campaign) jelas akan mengurangi gairah pemilih untuk berpartisipasi dalam pilkada, dalam Pilkada Jateng penentuan pasangan Ganjar dan Heru tidak didukung oleh semua kader partai, akan tetapi di lapangan pemilih loyalis tetap memilih pasangan ini. Nah di sinilah peran partai politik harus mampu menjadi penghubung dengan pemilih pragmatis maupun pada pemilih terasing. Pemilih terasing lebih memilih golput dan pemilih pragmatis lebih bersikap kritis pada realita yang ada, sehingga bila partai mampu mengagregasi kepentingan mereka maka dia akan menyalurkan aspirasi pada partai tersebut. (Muhtadi 2012).
Epilog
Fenomena ‘depresidensialisme’ atau terpusatnya kekuasaan pada elit partai politik yang menyebabkan partai rentan dijangkiti kasus korupsi menjadikan saban hari ini menguatnya citra buruk parpol yang relasinya berdampak pada menurunnya partisipasi pada pemilih kritis. Minimnya transfer pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik seringkali menimbulkan apatisme pemilih belum lagi ditambah dengan tingkah para elit politik yang terkesan lebih berpihak pada kelompok pemilik modal dan bukan pada kepetingan rakyat menjadikan semakin menguatnya apatisme politik. Selain golput yang disebabkan oleh masalah administratif dan teknis, golput juga dapat dibedakan menjadi golput pragmatis dan golput ideologis yang menilai pemilu tidak begitu berpengaruh bagi dirinya. Prahara yang menyelimuti segelintir elit partai politik jelas akan berpengaruh pada pemilih kritis, tapi tentunya berbeda dengan pemilih loyalis yang memiliki hubungan emosional dengan partai politik .
Kencenderungan meningkatnya golput untuk pemilu 2014 haruslah segera diantisipasi sedari kini. Dengan jalan persuasif KPU harus mampu berfungsi sebagai spasi penghubung pemilih dan parpol sehingga dapat menurunkan angka apatisme politik. Melihat potensi golput yang besar menjelang pemilu 2014, tidak ada jalan lain selain memaksimalkan fungsi partai politik dan KPU dalam upaya menyosialisasikan pentingnya keikutsertaan menjadi pemilih. Elit partai pun juga dituntut untuk terus berupaya mempengaruhi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Tidak ketinggalan lembaga legislatif pun harus wajib mencari solusi cemerlang untuk mengurangi kejenuhan pemilih dengan berupaya menggelar pemilu secara serentak. Pemilu serentak jelas sedikit banyak akan mengurangi angka golput dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam kontestasi pemilu.
Redaktur: Aisyah
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Bambang Arianto, MA.
