dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ter indikasi dijadikan alat politik oleh penguasa. Hal ini dapat dilihat dari kinerja KPK dan PPATK yang dengan mudahnya mengungkap kasus-kasus di luar dugaan keterlibatan Istana seperti kasus Centruy dan Hambalang. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir, Jumat (24/5/13).
“Arahnya sekarang terlihat seperti itu (alat penguasa), seperti ada kepentingan,” ujarnya seperti dilansir oleh media.
Aktif mengungkap kasus suap impor daging sapi, KPK dan PPATK dinilai tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Seperti diketahui, kasus Hambalang dan Century telah berlarut-larut mengalami ketidakjelasan.
KPK berdalih penghitungan kerugian negara belum rampung dilakukan dan KPK menyerahkan hal tersebut kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Begitu juga dengan PPATK yang merasa kesulitan mengungkap aliran dana yang ada pada kasus Century. PPATK dinilai sudah tak lagi menjadi lembaga negara yang bersih dari kepentingan politik penguasa. Hal itu terlihat dari pengungkapan aliran dana dalam perkembangan penyidikan kasus suap impor sapi yang tampak begitu mudah dan lancar keluar dari PPATK dibandingkan mengungkap dana Century dan Hambalang.
Menanggapi hal tersebut, anggota fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Sumatera Barat II itu mengatakan dalam kasus selain Century dan Hambalang nilai uang sekecil apapun dapat dengan mudah diungkap PPATK, sementara triliunan kerugian negara dalam kasus Century sulit diungkap.
“Kenapa aliran-aliran kasus suap daging, simulator SIM, satu juta pun bisa ter lacak,” ucapnya.
Nudirman pun mengimbau agar KPK dan PPATK tidak perlu masuk ke dalam ranah politik dan fokus pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
“Biar politisi saja yang berpolitik, KPK jangan ikut-ikutan,” ujarnya. (hnd/fz/emd/ind)
Redaktur: Saiful Bahri
Beri Nilai:
(1 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
