Pemerintah Israel Terpecah Mengenai Perdamaian dengan Palestina

dakwatuna.com – Jerusalem.   Menjelang pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Pemerintah Israel terpecah mengenai masalah perdamaian dengan Palestina, kata perunding dan Menteri Kehakiman Tzipi Livni, Kamis (23/5)

“Ada perbedaan ideologi di jantung pemerintah,” kata Livni kepada radio publik dan dikutip oleh AFP.

Mengulur-ulur proses perdamaian sejak September 2010 “hanya melayani kepentingan mereka untuk berpikir bahwa setiap harinya (tanpa perjanjian damai) memungkinkan mereka untuk membangun rumah baru,” katanya, mengacu pada pemukiman Yahudi yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki, isu utama yang mencegah kembali ke perundingan.

“Tetapi ini bukan posisi mayoritas penduduk Israel,” katanya menambahkan.

Pernyataan Livni datang beberapa jam menjelang pertemuan dengan Kerry, yang tiba di Israel pada Kamis untuk mendorong dimulainya kembali pembicaraan, pada kunjungan keempat ke kawasan sejak menjabat pada Februari.

Kerry bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Shimon Peres dan akan melakukan perjalanan ke Ramallah untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas.

Pemerintahan koalisi Israel, dipimpin oleh partai Netanyahu, Likud, juga termasuk sayap kanan nasionalis Jewish Home dan sentris Yesh Atid, yang menentang konsesi pembangunan pemukiman, yang penghentiannya merupakan prasyarat bagi Palestina untuk melakukan pembicaraan damai, demikian AFP melaporkan (sy/ant)

Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com
Konten Terkait
Disqus Comments Loading...