Menurut Indra, asas apa saja tidak masalah asalkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ini sesuai dengan keputusan Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 yang mencabut asas tunggal.
Selain itu juga sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan Pancasila merupakan asas negara.
Terkait soal pemberian sanksi berupa penghentian sementara, Indra mengatakan, PKS menolak penghentian kegiatan sementara menjadi kewenangan subyektif pemerintah. Penghentian kegiatan sementara sama saja menghilangkan esensi keberadaan ormas. “Esensi keberadaan ormas itu berkegiatan,” ujarnya, di Jakarta, Kamis, (4/4).
Penghentian sementara, kata Indra, harus menjadi kewenangan pengadilan. Jika kewenangan penghentian kegiatan sementara menjadi kewenangan pemerintah maka ada potensi pemerintah menjadi represif.
Penghentian kegiatan sementara, terang Indra, harus melalui mekanisme putusan pengadilan. Ini sesuai dengan asas hukum praduga tidak bersalah.
Indra berharap, dalam beberapa hari kedepan fraksi-fraksi lain bisa melihat hal ini secara lebih jernih. Ini perlu dilakukan agar RUU Ormas tidak berasas tunggal dan tidak represif.