dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, ternyata sama sekali tidak memperoleh pemberitahuan resmi pelantikannya menjadi gubernur defenitif, dibatalkan.
Padahal sebelumnya undangan pelantikan resmi ia peroleh dari DPRD Sumatera Utara. Sehingga akibat kondisi ini, tidak heran jika ia merasa benar-benar kecewa dan merasa dirugikan.
“Sampai sekarang tidak ada pemberitahuan secara resmi kepada saya (pelantikan dibatalkan). Kalau ditanya apakah ini penzaliman, yang pasti saya dirugikan. Karena harusnya waktu-waktu yang cukup singkat (menjelang Pilkada,red) saya bisa manfaatkan menyapa masyarakat. Tapi akhirnya seharian berada disini, namun pelantikannya batal,” ujar Gatot di Jakarta, Kamis (28/2) petang.
Namun begitu, ia enggan menanggapi apakah ada unsur politik dibalik apa yang terjadi. Dengan rendah hati, pria yang ramah senyum ini hanya menyatakan mungkin sekarang ini belum waktunya.
“Saya sadari politik identik dari intrik. Tapi saya yakin masyarakat di Sumatera Utara itu merupakan pemilih yang cerdas dan elegan. Mudah-mudahan mereka bisa melihat hal ini dengan jernih apakah ada unsur politik atau tidak,” ujarnya yang mengaku datang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat pukul 07.00 WIB dari Medan menuju Jakarta dan akan kembali ke Medan Kamis malam sekitar pukul 19.45 WIB.
Hingga pukul 16.30 WIB, puluhan undangan yang secara khusus datang dari Medan, terlihat masih ramai berkerumun di halaman Gedung Kemendagri, Jakarta.
Mereka masih bertanya-tanya apakah pelantikan masih dapat dilakukan, atau telah dibatalkan. Namun akhirnya setelah mendapat kepastian, sejumlah anggota DPRD Sumut berkumpul di Kantor Penghubung Provinsi Sumut di Jakarta yang terletak di Jalan Jambu, Menteng.
Termasuk tiga pimpinan DPRD Chaidir Ritonga dari Fraksi Golkar, Sigit Pramono Asri dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Kamaluddin Harahap dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam penjelasannya, Chaidir menyatakan mereka tidak tahu adanya surat pernyataan pembatalan dari Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun.
“Kita telah bertanya kepada Mendagri dan beliau menyatakan, pembatalan karena adanya surat dari Ketua DPRD Saleh Bangun tertanggal 28 Februari. Isinya meminta pelantikan dibatalkan. Surat tersebut membatalkan surat sebelumnya yang juga dikirim di tanggal yang sama. Dalam surat alasannya hanya disebut karena sesuatu hal,” ujarnya.
Alasan penundaan pelantikan ini menurut Chaidir yang kemudian disampaikan kepada teman-teman anggota DPRD yang hadir lebih kurang 30 orang. Akibatnya, beberapa diantara anggota dewan menjadi emosi. Bahkan ada yang protes dan memaksa pelantikan tetap dilakukan Kamis ini juga, karena dinilai akan menghemat waktu dan biaya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Chaidir mengaku kembali mencoba berkonsultasi dengan Mendagri. Namun Gamawan Fauzi menyatakan pelantikan sepenuhnya kewenangan DPRD Sumut. Karena itu ia meminta pimpinan DPRD segera membahas permasalahan yang ada.
“Beliau menyatakan pelantikan akan dilakukan dengan syarat surat menyurat formal menjadi rujukan. Maka seyogyannya surat Saleh Bangun akan kami cabut kembali. Tapi tentu melalui mekkanisme pimpinan DPRD Sumut,” katanya.
Secara mekanisme, surat yang disampaikan Saleh menurut Chaidir, dapat dibatalkan oleh pimpinan DPRD. Karena surat tersebut hanya sepihak tanpa persetujuan para pimpinan DPRD yang lain.
“Kami bertiga sebenarnya bisa menganulir surat tersebut. Tapi mekanismenya untuk pelantikan kan tetap harus melalui surat resmi kepada Mendagri. Nah surat ini yang tidak mungkin bisa kita keluarkan hari ini (Kamis,red), karena kami berada di Jakarta, sedangkan kop surat ada di Medan,” katanya.
Untuk itu guna menghadapi kondisi yang ada, Chaidir memastikan pimpinan DPRD Sumut akan segera menggelar rapat. Baik untuk meminta penjelasan resmi dari Saleh Bangun, maupun penjadwalan ulang pelantikan. “Kita harapkan Senin (4/3), tapi mekanisme penetapannya itu kan harus lewat rapat pimpinan,” katanya.
Saat ditanya sikapnya atas surat Saleh Bangun, Chairdir dan dua pimpinan DPRD lainnya mengaku kecewa. Namun begitu mereka belum dapat bersikap sebelum memeroleh penjelasan resmi. Hanya saja ia tidak menutupi akibat peristiwa ini, muncul mosi tidak percaya sejumlah anggota DPRD terhadap kepemimpinan Saleh Bangun.
“Dari sebagian teman-teman muncul mosi tidak percaya. Bahkan ada yang berniat membawa permasalahan ini ke Badan Kehormatan DPRD. Saat ini kami belum bisa menyikapinya, namun itu merupakan hak para anggota dewan menyatakanya. Kami tidak bisa melarangnya,” ujar Chaidir.
Saat dihibungi via telpon selulernya, Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun mengaku sedang berada di luar kota mengikuti rapat. “Saya sedang rapat di luar kota, nanti saya jelaskan ya. Hari Senin saja konfrensi pers,” ujarnya.
Ketika disinggung mengenai surat rahasia yang dikirimkannya ke Kemendagri, Saleh enggan memberikan komentarnya. “Nanti tunggu saja hari Senin ya, saya jelaskan pas konfrensi pers ya. Karena saya belum bisa jelaskan sekarang,” ujarnya.
Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumut Syahrul membenarkan surat penundaan dikeluarkan secara resmi dari DPRD Sumut, isinya tentang penundaan pelantikan Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho menjadi Gubsu definitif. Surat tersebut dibawa Sekwan DPRD Sumut setelah diketik di Kota Medan dan distempel baru ditandatangi Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun di Jakarta.
“Isi surat tersebut berisi tentang penundaan pelantikan Gatot karena sesuatu hal,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Muslim Simbolon menyatakan, DPP PAN melalui Ketua DPP Pan Catur, sudah mengeluarkan instruksi agar semua anggota fraksi PAN dilarang hadir di pelantikan Gatot Pujo Nugroho menjadi Gubsu definitif. “Alasannya karena pelantikan menghamburkan uang rakyat. Jadi jika ada yang menghadiri akan diberi sanksi,” ucapnya. (gir/far/mag-5/jpnn)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(1 votes, average: 6.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
