Topic
Home / Berita / Nasional / Mahasiswa Desak KPK Telusuri Dugaan Korupsi Keluarga Istana

Mahasiswa Desak KPK Telusuri Dugaan Korupsi Keluarga Istana

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Anti-Cikeas, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/2/2013) siang. (TRIBUNNEWS.COM/EDWIN FIRDAUS)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Anti-Cikeas, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/2/2013) siang. (TRIBUNNEWS.COM/EDWIN FIRDAUS)

dakwatuna.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Anti-Cikeas, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/2/2013) siang.

Mereka mengimbau agar lembaga superbodi pimpinan Abraham Samad Cs, tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi.

Pendemo mendesak KPK mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan putra dan istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dan Ani Yudhoyono.

“KPK jangan banci untuk mengusut itu. KPK jangan terjebak sebagai lembaga yang dikendalikan SBY,” kata Andika Febriandanu, koordinator aksi, saat berorasi di depan massa aksi.

HMI Anti-Cikeas mengatakan, KPK seharusnya menjadi lembaga yang diamanatkan undang-undang untuk membasmi korupsi, yang sudah mengakar dan menggurita di Indonesia.

Karena itu, Andika mendesak KPK berani memanggil dan memeriksa kedua orang yang diduga telah menerima uang dari terpidana Kasus Wisma Atlet, Muhamad Nazarudin.

“Kami juga menolak keras intervensi yang dilakukan Istana, agar pimpinan KPK lebih bisa bersikap arif dan bijak dalam memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia,” tutur Andika.

Pada aksinya, pendemo memberikan sebuah kandang tikus kepada KPK, sebagai tanda perlawanan terhadap korupsi yang diduga berasal dari lingkungan Istana.

Kemarin, diberitakan tentang soal kesiapan KPK mengusut dugaan korupsi keluarga Istana. Berita tersebut menjabarkan soal materi aliran dana perusahaan Nazaruddin hingga ke keluarga presiden, demikian seperti dikutip dari Tribunnews.

Namun, hal itu telah dibantah pihak Istana Negara. Mereka mengimbau agar masyarakat dapat obyektif melihat permasalahan hukum.

“Saya menilai sebaiknya ditempatkan dalam porsi yang benar. Ini untuk menghindari fitnah dan pencemaran nama baik yang tidak perlu,” kata Heru Lelono, Staf Khusus Presiden Bidang Informasi, saat mengklarifikasi pemberitaan yang dimuat pada situs Tribunnews.com, kemarin. (tribunnews)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Avatar
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Oposisi Israel Ramai-Ramai Desak Benyamin Netanyahu Mundur

Figure
Organization