dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Al-Quds. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu (2/12), mengumumkan pemerintah Israel menolak peningkatan status Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) menjadi negara pengamat nonanggota di PBB.
“Tindakan sepihak PNA di PBB merupakan pelanggaran besar terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani dengan Israel. Oleh karena itu, pemerintah Israel menolak keputusan Sidang Majelis Umum PBB,” tegas Netanyahu dalam pertemuan mingguan kabinetnya, Minggu (2/12).
Netanyahu juga menyampaikan tindakan yang diperkirakan akan dilakukan pemerintah Israel sehubungan dengan keputusan tersebut.
“Reaksi terhadap serangan atas Zionisme dan Negara Israel harus memperkuat dan menggarisbawahi penerapan rencana penyelesaian di semua bidang yang diputuskan pemerintah,” ia menambahkan.
“Hari ini kami akan membangun dan akan melanjutkan pembangunan di Jerusalem dan di semua daerah yang berada di peta kepentingan strategis Negara Israel,” kata Netanyahu.
Pada Jumat (30/11), kabinet Israel memutuskan untuk menambah pembangunan permukiman di Jerusalem Timur dan Tepi Barat Sungai Jordan dengan 3.000 unit rumah baru, sebagai reaksi atas upaya Palestina di PBB.
Pada Minggu (2/12), sebelum pertemuan kabinet, Menteri Keuangan Yuval Steinits mengatakan Israel akan membekukan pembayaran hasil pajak bulanan yang dikumpulkannya buat PNA sebagai hukuman atas upaya di PBB, dengan jumlah sebanyak 460 juta shekel Israel (US$116 juta).
“Saya takkan mengirim uang itu bulan ini,” kata Steinitz sebagaimana dikutip jejaring berita Walla. “Saya akan menggunakan uang tersebut untuk membayar utang PNA kepada Perusahaan listrik.”
Reaksi kabinet Israel dengan pengumuman pembangunan tambahah rumah di permukiman Tepi Barat dan Jerusalem timur dikecam keras oleh Amerika Serikat dan masyarakat internasional. (Ant/OL-11)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
