dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – New York. Indonesia menyambut hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (29/11) di New York, yang menetapkan Palestina sebagai “negara peninjau” dan bertekad membantu perjuangan Palestina menjadi negara anggota penuh badan dunia beranggotakan 193 negara itu.
“Keputusan ini merupakan peristiwa sangat penting dalam rangka mewujudkan prinsip two-state solution, yaitu negara Palestina dan Israel hidup berdampingan secara damai,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ketika ditemui di Markas Besar PBB, New York, seusai mengikuti Sidang Majelis Umum PBB, Jumat (30/11).
Sidang PBB mengesahkan permohonan Palestina sebagai “Negara Peninjau” melalui pemungutan suara dengan hasil: 138 negara –termasuk Indonesia– menyetujui, sembilan negara menolak dan 41 lainnya menyatakan abstain.
Keputusan itu merupakan peningkatan dari status Palestina sebelumnya di PBB, yaitu hanya sebagai “entitas peninjau” yang diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Dengan pengesahan itu, Palestina diakui sebagai sebuah negara oleh masyarakat internasional dan memiliki hak untuk berperan aktif dalam seluruh organ-organ PBB.
Indonesia merupakah salah satu sponsor bersama 63 negara yang mengajukan Resolusi Majelis Umum PBB untuk memberikan status Negara Peninjau non-anggota PBB (non-member observer state).
“Alhamdulillah upaya kita bersama memberikan hasil optimal dalam keberhasilan Palestina sebagai negara peninjau pada PBB. Namun tentu pekerjaan belum selesai,” kata Marty.
“Ke depan, kita akan terus bekerja sama dengan negara-negara lainnya agar Palestina menjadi negara anggota penuh PBB,” tambahnya.
Seiring dengan peningkatan status Palestina di PBB, ujar Marty, Indonesia berharap masyarakat internasional bisa menekan Israel untuk segera menghentikan berbagai tindakan yang melanggar hukum internasional di wilayah Palestina yang mereka duduki.
Marty mengingatkan bahwa momentum keputusan SMU PBB hari Kamis harus terus dipelihara agar semakin banyak negara yang mengakui keberadaan negara Palestina merdeka.
“Ini tentu konsentrasi kita di antara negara-negara di kawasan kita sendiri di Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan kawasan internasional yang lebih luas. Di samping itu tentunya upaya-upaya seperti bantuan peningkatan kemampuan Palestina terus kita lakukan,” katanya.
Sejalan dengan itu, Menlu menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Israel jika Palestina belum menjadi negara merdeka dan menjadi anggota penuh PBB.
“Jadi segala wacana, pandangan tentang adanya hubungan diplomatik dan pengakuan adanya negara Israel oleh Indonesia hanya akan relevan, hanya akan terjadi dan hanya akan berubah –dari wacana menjadi kenyataan– setelah Palestina sudah merdeka.
“Kita akan bicara tentang adanya hubungan diplomatik, pengakuan terhadap Israel, hanya kalau sudah ada negara Palestina merdeka,” tegas Marty.
Selain menghadiri SMU PBB, sepanjang hari Kamis Menlu Marty juga bertemu dengan sejumlah tokoh penting PBB, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan utusan khusus gabungan PBB-Liga Arab untuk Suriah, Lakhdar Brahimi. (Ant/OL-3/MICOM)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(3 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
