dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Padang. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menilai perilaku seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi disebabkan karakter hedonis yang sudah terbentuk sejak kecil.
Gubernur menyampaikan hal ini pada acara pembukaan seminar “Pencegahan Korupsi melalui Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD Sumbar” di Padang, Selasa.
Pembicara dalam seminar itu adalah pimpinan KPK Adnan Pandu Praja, Deputi Investigasi BPKP Edi Mulyadi, LSM IPW Hayie Muhammad, LSM Fitra Yuna, dan dihadiri para pejabat pemerintah, pimpinan DPRD dan anggota, mahasiswa, LSM dan organisasi kemasyarakatan.
“Kebutuhan hidup yang tinggi dan suka berfoya-foya membuat orang berperilaku korup dengan segala cara,” ujarnya.
Menurut dia, dalam pemberantasan korupsi perlu menumbuhkan karakter idealis yang bersih, sederhana dan keteladanan yang tentunya dipengaruhi pendidikan dan didikan dari kedua orang tua serta lingkungan.
Selain itu, hanya orang-orang yang bersifat “zuhud” yang tidak akan berperilaku korupsi, dan pembentuk karakter seperti ini membutuhkan pembinaan sejak usia dini.
Irwan mengatakan, sebuah kenyataan ada sebagian aktivis yang melakukan aksi antikorupsi, namun pada saat mereka menjabat atau memegang kewenangan malah lebih korup lagi.
Hal itu lahir dari kepribadian dan karakter diri, pengaruh lingkungan dan kadang teman sendiri, serta kebanyakkan mereka memiliki idealisme diri yang rapuh.
Gubernur dalam kesempatan itu juga menyampaikan Pemprov Sumbar tetap bersikukuh untuk terus mengembangkan pemerintahan yang bersih.
“Maka berbagai program dijalankan, mulai dari reformasi birokrasi terus dikembangkan sesuai dengan Perda Nomor 24 tahun 2011. Kemudian menerbitkan Perda Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja yang dilakukan dalam enam bulan sekali,” katanya.
Berikutnya, melakukan pemetaan potensi PNS melalui uji kelayakan yang diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel.
Sedangkan dalam seleksi CPNSD diterapkan secara ketat yang berlangsung dalam kurun waktu lima tahun ini, guna penyaringan SDM yang berkualitas.
Berikutnya menerapkan sistem rekrutmen, promosi dan rotasi PNS yang berbasis kompetensi dan transparan, serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap SKPD.
Lalu, memberdayakan pengawasan dan meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam pengadaan barang dan jasa, tambah Irwan, telah menerapkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada setiap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.
“Ada banyak kegiatan lainnya seperti menerapkan deklarasi zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan menunjuk RSJ HB Sa`anin sebagai percontohan,” ujarnya. (SA/R014/B Kunto Wibisono/Ant)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
