dakwatuna.com – Bandung. Komisi A DPRD Jabar mendukung langkah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memberlakukan moratorium outsourcing. Namun kebijakan tersebut diharapkan tidak memberatkan pengusaha atau investor.
“Menurut saya kebijakan tersebut adalah kebijakan populis dan pro buruh. Moratorium outsourcing ini kebijakan yang pro rakyat dan DPRD pasti mendukung. Hanya catatan kami, yang harus diperhatikan adalah jangan memberatkan pengusaha atau investor,” ujar anggota Komisi A DPRD Jabar Deden Darmansyah, kepada INILAH.COM saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (3/10/2012).
Menurut Deden yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), selama ini ada penafsiran yang salah bahwa outsourcing berlaku untuk semua bagian. Padahal hanya bagian-bagian tertentu yang bukan pada pokok pekerjaan bisa memakai pekerja outsourcing, seperti security dan office boy.
“Kualitas SDM (sumber daya manusia) harus ditingkatkan, dan itu harus menjadi bagian tupoksi Kementerian Tenaga Kerja. Sekarang benahi dulu saja,” tegasnya. (jul/inilah)
Konten ini telah dimodifikasi pada 03/10/12 | 22:44 22:44