dakwatuna.com – Tasikmalaya. Wakil Presiden Boediono direncanakan membuka kegiatan Ijtima ulama yang melibatkan 33 negara dari ASEAN dan Timur Tengah di komplek pondok pesantren Cipasung, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (29/6).
“Sebelumnya direncanakan dibuka oleh bapak Presiden, tetapi karena alasan tertentu batal dan diganti oleh Wapres,” kata Wakil Sekretaris Panitia Ijtima Ulama daerah, Tatang Sunarya kepada wartawan, Kamis.
Kegiatan Ijtima selama empat hari hingga 2 Juli 2012 itu, kata Tatang akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Indonesia, Boediono.
Pembukaan kegiatan Ijtima oleh orang nomor 2 di Indonesia itu, kata Tatang diagendakan Jumat (29/6) sekitar pukul 15.00 WIB.
Persiapan menyambut kehadiran Boediono itu, kata Tatang sejumlah aparat keamanan dari unsur TNI dan Polisi sudah melakukan sterilisasi dengan menyisir seluruh ruang dilaksanakannya Ijtima Ulama yang ke-IV.
“Sudah dilakukan steriliasasi, dari pihak TNI dan kepolisian sudah berdatangan untuk meninjau lokasi,” katanya.
Sementara itu pihak panitia telah menyiapkan asrama dengan daya tampung sebanyak 750 orang, sementara pelaksanaan kegiatan dipusatkan dilingkungan Kampus Institut Agama Islam Cipasung.
Sedangkan sepanjang jalan di luar komplek pondok pesantren Cipasung sudah terlihat terpasang umbul-umbul serta spanduk bertuliskan kegiatan Ijtima Ulama ke-IV.
Sementara itu, kegiatan dua tahun sekali tersebut diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dukungan dari para ulama berbagai negara.
Ulama dari 33 negara itu diundang hanya perwakilan dari negara Asean dan Timur Tengah, ditambah kehadiran seluruh ulama dan pengurus organisasi masyarakat Islam se-Indoneisa.
Tujuan kegiatan Ijtima itu, sebagai forum kebersamaan komisi fatwa MUI, majelis ulama dan komisi fatwa dari berbagai negara, sekaligus menjadi wahana penyerapan kebutuhan masyarakat dan respon ulama mengenai masalah keagamaan dan kebangsaan aktual.
Selanjutnya dari berbagai komponen umat yang mempunyai kepedulian terhadap keagamaan dan kebangsaan akan membahas masalah fatwa serta pemberdayaan komisi fatwa di tingkat daerah, dan di lingkungan organisasi Islam di Indonesia.
Agenda lain dalam kegiatan tersebut, membahas hak azazi manusia (HAM) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara persepektif Indonesia dan prinsip pemerintah yang baik dalam mengurai masalah tata negara. (KR-FPM/Z003/Ruslan Burhani/ANT)