Topic
Home / Berita / Internasional / Asia / Ikhwanul Muslimin Mesir Ajukan Wakil Mursyidnya Sebagai Capres

Ikhwanul Muslimin Mesir Ajukan Wakil Mursyidnya Sebagai Capres

Prof Dr Ing Khairat Al Shater, Wakil Mursyid (pemimpin tertinggi) Ikwanul Muslimin, yang dicalonkan sebagai capres Mesir. (ikhwanonline)

dakwatuna.com – Kairo. Iklim politik Mesir kian menghangat setelah Ikhwanul Muslimin, kekuatan utama penggerak revolusi, akhirnya mengajukan calon presiden (capres) untuk bertarung dalam Pemilihan Umum Presiden (Pemilu) Presiden pada 23 Mei 2012.

Padahal sebelumnya, kubu pemenang pemilu parlemen itu menyatakan tidak akan mengajukan capres dalam Pemilu Presiden pertama pascarevolusi, menggantikan presiden terguling Hosni Mubarak.

Prof Dr Ing Khairat Al Shater, Wakil Mursyid (pemimpin tertinggi) Ikwanul Muslimin, secara resmi diajukan untuk untuk merebut posisi orang nomor satu di negeri Seribu Menara itu.

Mursyid Ikhwanul Muslimin, Mohamed Badie, mengumumkan pencalonan Shater setelah terpilih dalam pemilihan tertutup anggota Dewan Syura pada Sabtu.

Tercatat 56 dan 108 anggota Dewan Syura memilih Shater, dan 52 anggota menolak.

Shalter sebelumnya dilaporkan telah beberapa kali menerima kunjungan delegasi Amerika Serikat pasca revolusi yang menumbangkan rezim Mubarak pada 11 Februari 2011.

Sekretaris Jenderal Partai Hurriyah Wal Adalah — sayap politik Ikhwanul Muslimi — Ashour Al Helwani, menjelaskan bahwa di kalangan Ikwanul Muslimin sendiri terjadi beda pendapat mengenai capres, namun itu merupakan dinamika dalam demokrasi.

Helwani membantah tudingan dari lawan politik bahwa Ikhwanul Muslimin ambivalen dalam menyikapi pemilihan presiden.

“Perbedaan pendapat itu biasa dalam kehidupan demokrasi. Pengajuan capres itu merupakan hasil dari renungan panjang dan keputusan yang strategis,” katanya.

Mohamed Badie mengatakan, setelah resmi mencalonkan diri untuk Capres, Shater akan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Mursyid Ikhwanul Muslimin, namun ia tetap sebagai anggota Dewan Syura.

Pengajuan capres dari Ikhwanul Muslimin ini dilakukan di tengah perselisihan hebat di antara kekuatan politik dalam penyusunan konstitusi baru.

Perselihan mengenai penyusunan konstitusi baru itu mendorong Dewan Tertinggi Militer, yang berkuasa, telah dua kali dalam pekan ini mengumpulkan wakil-wakil kekuatan politik memecahkannya, namun belum mencapai titik temu.

DPR dan MPR sebelumnya, telah membentuk Dewan Penyusunan Konstitusi, namun ditentang keras, karena dinilai beranggotakan mayoritas kubu Islam — Ikhwanul Muslimin dan Salafi — yang mendominasi 72 persen kursi parlemen.

Penolakan yang dilancarkan kalangan sekuler itu karena diasumsikan bahwa kubu Islam akan dapat menyeret Mesir menjadi negara Islam. (T.M043/Z002/Ruslan Burhani/Ant)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...

Tentang

Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Konflik Air Antara Ethiopia, Sudan, dan Mesir

Figure
Organization