dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
dakwatuna.com – Jakarta. Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa masalah yang terjadi di Papua merupakan isu domestik. Bila menjadi isu internasional maka resikonya akan menjadi besar.
“Kalau sekali saja menjadi isu internasional, maka ada resiko yang sangat mungkin tidak bisa dikalkulasi pemerintah Indonesia,” kata Mahfudz, di Jakarta, Kamis (27/10).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera, itu menegaskan agar tidak menjadi isu internasional maka pemerintah harus bersikap tegas, dalam mengambil langkah dan solusi bagi provinsi paling timur Indonesia tersebut.
“Isu keamanan dan tindak kekerasan bisa menjadi pola ulangan kapan saja, sepanjang esensi masalahnya tidak diselesaikan. Masalah keamanan terkait isu politik dan ekonomi. Roadmap penuntasan harus jelas. Kalau tidak ini akan menjadi ganjalan kecuali pemerintah memang tidak mau menuntaskan,” katanya.
Makanya dia menegaskan, persoalan keamanan harus diselesaikan. Kata Mahfud, kalau konflik keamaan didiamkan maka bisa menjadi entry point yang dikembangkan. Makanya, dia meminta pemerintah berhati-hati dalam melibatkan TNI menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua.
“TNI harus tetap dilibatkan dalam prinsip perbantuan. Polisi tetap harus menjadi garda terdepan. Karena apa, kalau TNI dilibatkan akan menjadi bidikan pihak tertentu dan mencari-cari kesalahan yang akan membawa ke forum internasional,” tegasnya. Makanya, kata dia, hal itu harus dihindari betul, walau masalah Papua juga menyangkut separatisme dan kriminal bersenjata.
“Tapi, harus hindari tindakan refreshif. Kalau terjadi pemerintah harus mampu melakukan komunikasi publik yang jelas, berbasis bukti, sehingga tidak mudah dipolitisasi sebagai bentuk pelanggaran HAM,” ungkapnya.
Dia mengatakan, persoalan Papua juga tidak bisa dilepaskan dari urusan politik. Menurut dia, ada kaitannya sehingga pemerintah harus memiliki formula kebijakan jelas dan tegas. “Jangan sampai publik punya kesan setiap kali orang mendorong kontrak ulang Freport di Papua, lalu muncuk permasalahan keamanan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, jangan sampai terbangun satu penilaian di publik, bahwa kasus gangguan keamanan itu adalah sesuatu by design atau yang sudah direncanakan. “Sehingga ketika aparat kepolisian dan TNI membantu dan tidak bisa mengungkap jelas, orang bisa menilai ini kaitannya dengan aparat keamanan. Sebenarnya, esensi persoalan Papua lebih kepada persoalan ekonomi,” tegasnya. (boy/jpnn)
Redaktur: Ardne
Beri Nilai:
(3 votes, average: 10.00 out of 5)
Loading...Tentang Tim dakwatuna
