Topic
Home / Berita / Nasional / Ketua PP Muhammadiyah: Soal Patung di Purwakarta, Jangan Main Hakim Sendiri

Ketua PP Muhammadiyah: Soal Patung di Purwakarta, Jangan Main Hakim Sendiri

Aksi masyarakat terhadap sebuah patung di Purwakarta (Inilah/mulyana)

dakwatuna.com – Jakarta. Pengurus Pusat Muhammadiyah menyesalkan aksi anarki yang terjadi di Purwakarta, Jawa Barat, kemarin. Apa pun alasannya, perusakan sejumlah patung di berbagai sudut kota tak dapat dibenarkan.

Ketua PP Muhammadiyah bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam, Yunahar Ilyas, mengungkapkan aksi barbar ini terjadi akibat Kepolisian tidak bertindak tegas.

“Padahal di negara kita sudah jelas aturannya, pribadi, swasta, kelompok, tak boleh main hakim sendiri. Hak eksekusi hanya dimiliki pemerintah. Jangankan masalah kontroversial, sesuatu yang sudah jelas saja seperti orang yang membunuh tak boleh dibunuh, harus diadili sehingga tak terjadi anarki,” ujarnya kepada okezone di Jakarta, Senin (19/9/2011).

Kalau ada sesuatu yang dianggap munkar, menurut dia, harus dilawan dengan cara yang baik. Misalnya dengan menemui pihak-pihak yang memiliki kewenangan seperti bupati serta stakeholder lainnya. “Disampaikan pandangan bahwa patung bisa mengarah ke kemusyirakan, itu kan bisa didialogkan,” sarannya.

Yunahar menjelaskan, di kalangan ulama Islam hukum mengenai patung memang berbeda-beda. Di satu sisi sebagian ulama dengan tegas mengharamkan patung jenis apa pun. Di sisi lain ada ulama yang hanya mengharamkan jenis patung tertentu. Di antaranya berupa berhala yang mengarah ke kemusyrikan, patung yang menjurus ke kemaksiatan seperti patung perempuan telanjang dan berbebentuk alat kelamin.

“Tapi kalau patung-patung yang sifatnya hiasan, tak ada unsur syirik, dibolehkan, karena di dalam Alquran dinyatakan di Istana Nabi Sulaiman ada patung-patung sebagai hiasan,” ujarnya.

Dia menambahkan, karena permasalahan soal patung yang masih diperdebatkan, maka sebaiknya disandarkan pada hukum yang berlaku.

“Ini kan masalah debatable, untuk kemungkaran yang satu kata saja, misal perzinaan, itu enggak boleh siapa pun melakukan eksekusi sendiri, karena itu bersifat anarki. Nanti yang dikhawatirkan sampai pada hal-hal khilafiyah akan main hakim sendiri, beda pendapat terus main kekerasan. Boleh demo ke pemerintah, tapi enggak langsung main menghancurkan, ini jelas beda dengan cerita Nabi Ibrahim,” tandasnya. (ful/Muhammad Saifullah/OZ/hdn)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Avatar
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Pernyataan Sikap PP Muhamamdiyah Jelang Hari Pencoblosan

Figure
Organization